JAKARTA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya atas gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi, memutuskan menolak eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama.
Kuasa hukum pembanding Dolfi Rompas, mengaku menyambut baik putusan tersebut, terlebih dalam putusan tersebut juga dinyatakan, bahwa keputusan tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan telah dibatalkan.
“Dengan dibatalkannya putusan pengadilan tingkat pertama, bahwa peraturan Dewan Pers dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan, maka dapat diartikan, bahwa Peraturan Dewan Pers, tidak mengikat seluruh pekerja Pers,” tegas Rompas.
Lebih lanjut Rompas mengatakan, dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah kategori peraturan perundang-undangan adalah keliru.
“Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada,” ujar Rompas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).
Dengan tidak diterimanya eksepsi pihak tergugat, yang menyatakan, bahwa menyatakan Dewan Pers memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers, Rompas menjelaskan, bahwa Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewengan untuk membuat peraturan tentang pers tersebut.
Sementara itu Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, dalam siaran persnya mengatakan, bahwa , Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, memberi harapan baru bagi insan pers, serta membuktikan, bahwa peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan
“Sudah saatnya seluruh kekuatan pers Indonesia bersatu kembali untuk menyelesaikan permasalahan pers yang sangat besar ini. Dua lembaga peradilan saja (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) bisa berbeda persepsi tentang persoalan pers yang ada saat ini, maka sebaiknya solusi masalah pers harus diselesaikan juga lewat jalur politik,” tandasnya.
Secara terpisah, Ketua Umum SPRI Hence Mandagi mengaku lega atas putusan banding yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dan menganggap kemerdekaan pers yang selama ini diperjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air, didengar majelis hakim pengadilan tinggi.
“Pada intinya PT DKI Jakarta telah membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan di bidang pers yang mengatasnamakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, ini berarti klaim Dewan Pers atas kewenangannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” pungkas Mandagi. (*/464Ys)
