MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penghargaan ini menandai raihan WTP ke-9 sepanjang sejarah Pemkot Makassar, sejak pertama kali diraih pada tahun 2015. Opini tertinggi dari BPK ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (26/5/2025). Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima langsung dokumen tersebut, didampingi Ketua DPRD Makassar Supratman.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari sistem tata kelola yang berjalan dengan baik.
“Saya selalu tekankan, jangan mengejar WTP sebagai target semata. Fokus kita adalah membangun sistem pengelolaan keuangan yang benar. Kalau sistemnya berjalan, maka WTP akan mengikuti,” kata Munafri.
Ia juga mengapresiasi peran aktif seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD Kota Makassar dan jajaran BPK, yang disebutnya turut berkontribusi besar dalam pencapaian ini.
“Kami sangat berterima kasih atas sinergi yang telah terbangun, khususnya dukungan penuh dari DPRD dan kerja keras seluruh OPD,” ujarnya.
Tak hanya itu, Munafri menegaskan bahwa laporan keuangan bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban fiskal, tetapi juga menjadi landasan dalam menyusun program pembangunan ke depan.
“Laporan keuangan mencerminkan kondisi riil fiskal kita. Dari situ kita bisa menyusun arah kebijakan dan program yang tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bukti kepatuhan pemerintah daerah terhadap empat pilar utama dalam pemeriksaan keuangan.
“WTP itu bukan penghargaan. Itu cerminan dari kesesuaian dengan standar akuntansi, keterbukaan informasi, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengendalian internal,” jelasnya.
Meski begitu, Winner juga mengingatkan bahwa masih banyak daerah yang ditemukan bermasalah dalam pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran tidak tertib hingga pengelolaan aset yang belum maksimal. Ia mendorong agar hasil pemeriksaan ini dijadikan refleksi untuk perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
“Tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan kepala daerah. Kami hanya memberi cermin, selebihnya tergantung kemauan dan komitmen untuk memperbaiki,” ujarnya.
Selain Makassar, sejumlah daerah lain di Sulsel juga berhasil mempertahankan opini WTP, termasuk Kabupaten Pangkep, Sidrap, Enrekang, Soppeng, dan Kota Palopo. Namun BPK tetap mengingatkan agar semua pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit demi pelayanan publik yang lebih baik. (70n/4dv)
