JAKARTA – Tahun 2018 sejumlah daerah akan menggelar Pilkada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri Kabinet Kerja tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) awal Tahun Anggaran 2018 didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1) siang.
Presiden mengingatkan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi karena melihat apa yang sudah dikerjakan, baik reformasi perizinan, deregulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha.
“Terakhir kita tahu semuanya, Fitch Rating’s mengumumkan peningkatan peringkat dari yang sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil,” ujar Presiden Jokowi.
Faktor utama yang memicunya, menurut Presiden, adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap guncangan, baik berupa guncangan eksternal dan secara konsisten kita terus bisa menjaga stabilitas itu.
“Apa yang sudah kita kerjakan pada tahun lalu harus kita perbaiki terus di 2018 ini,” tegas Presiden Jokowi.
Yang kedua, untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Presiden, pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 pesen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang.
“Angka ini juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016,”sambung Presiden.
Tapi Presiden Jokowi menekankan, bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, baik di perdesaan maupun di perkotaan.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan pokok terus dikendalikan. Kemudian program Rastra (beras sejahtera), lanjut Presiden, program bantuan pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Kemudian, program Cash for Work baik melalui skema Dana Desa ataupun melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden meminta harus segera dikerjakan.
“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini. Dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program cash for work,” terang Presiden Jokowi.
Tampak hadir pada Sidang Kabinet Paripurna itu diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Eko Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo. [*/4ld]
