OPINI—Video masuknya TKA China pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali menjadi perbincangan di tengah masyarakat, banyak yang menyayangkan karena kejadian tersebut dianggap sangat kontradiktif dengan adanya PPKM di sejumlah tempat di Indonesia.

Setelah viral dan mendapatkan banyak respon negatif, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan klarifikasi dan mengatakan bahwa masuknya TKA tersebut ke Tanah Air bukan pada saat PPKM Darurat, tetapi pada 25 Juni 2021.

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara menuturkan, TKA itu masuk pada 25 Juni 2021 atau sebelum Indonesia memberlakukan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. (Kompas.com, 5/7/2021)

Namun tetap saja peristiwa masuknya TKA tersebut dianggap tidak etis. Pasalnya gelombang kedua serangan virus covid-19 ini disinyalir terjadi sejak pasca lebaran dan mencapai puncaknya pada bulan Juni hingga kini. Bahkan penyebaran virus ini semakin tak terkendali. Pemerintah melaporkan terjadi penambahan 34.379 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Dengan penambahan tersebut, hingga Rabu (7/7/2021), tercatat ada 2.379.397 kasus Covid-19 di Tanah Air. (Kompas.com, 7/7/2021)

Banyak pihak yang menyayangkan kejadian ini. Sebagaimana yang dilansir dari CNNIndonesia.com (4/7/2021) bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Kebijakan yang Kapitalistik

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Sulsel itu akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng (detiknews.com, 5/7/2021).

Hal ini pun ditegaskan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara mengklaim bahwa ke 20 TKA China tersebut akan mengerjakan proyek strategis nasional di Kabupaten Bantaeng. Sehingga mereka diperkenankan datang di tengah masa PPKM Darurat karena termasuk kategori pekerja esensial, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020. (Suara.com, 4/7/2021)

Sungguh kebijakan yang sangat tidak logis. Apapun alasannya, kedatangan TKA China di tengah tingginya kasus penyebaran virus covid-19, di saat angka kematian semakin tinggi karena kurangnya fasilitas kesehatan, tetap tidak bisa dibenarkan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa penyebaran varian baru adalah kasus yang diimpor, didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional.

Anggota DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB mempertanyakan urgensi TKA China masuk ke Indonesia di tengah pandemi covid-19. Irfan menilai kedatangan TKA Cina di Sulsel itu bagaikan anomali nasib warga Indonesia yang banyak kena PHK akibat pandemi. Apalagi dengan adanya pembatasan sosial saat ini. (Tribunnews.com, 6/7/2021)

Apakah pembangunan smelter oleh pihak asing begitu urgen dilakukan saat ini? Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan perhatian kepada penanganan penyebaran virus covid-19 ini. Kebijakan PPKM ini sudah diterima oleh warga dengan baik, patuh membatasi aktivitas di luar rumah.

Toko-toko, tempat-tempat umum bahkan rumah ibadah pun dibatasi waktu beroperasinya, tapi di sisi lain pemerintah justru membuka keran kedatangan orang asing dengan dalih proyek esensial.

Sungguh kebijakan yang sangat kapitalistik. Keuntungan materi seakan lebih berharga dibandingkan nyawa manusia. Apalah arti pemulihan ekonomi jika Sumber Daya Manusianya habis dimakan ganasnya wabah. Generasi muda sebagai menyambung estafet kepemimpinan bangsa terancam nyawanya. Lalu siapa yang akan membangun negara ini kedepannya?

Peran Pemimpin

Sangat ironis, rakyat diminta untuk berdiam diri di rumah, namun memberikan peluang kepada TKA Cina masuk ke Indonesia. Padahal di masa pendemi ini seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk melindungi rakyatnya. Melarang orang asing masuk ke Indonesia agar tidak terjadi penularan yang lebih massif.

Sebab pemimpin adalah pengurus rakyat. Dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai raa’in dan junnah bagi umat.  “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat. Imam Suyuthi mengatakan lafaz raa‘in (pemimpin) adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut ia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin” Artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya

Rasulullah SAW juga bersabda: ”Sesungguhnya al-Imam itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Kedudukan al-Imam sebagai junnah (perisai) yakni menjadi pemimpin dalam peperangan yang terdepan dari kaumnya untuk mengalahkan musuh dengan keberadaannya dan berperang dengan kekuatannya seperti keberadaan tameng bagi orang yang dilindunginya, dan yang lebih tepat bahwa hadits ini mengandung konotasi dalam seluruh keadaan; karena seorang al-Imam menjadi pelindung bagi kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara berkelanjutan (‘Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala’ al-Qari, Mirqât al-Mafâtiih Syarh Misykât al-Mashâbiih, juz VI, hlm. 2391).

Wallahu a’lam bisshawab.

Penulis: Indah Dahriana Yasin (Ketua Yayasan Cinta Abi-Ummi Makassar)
 Dislclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.