SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier •
Maros

Menanti Kepastian: Ribuan PPPK Maros di Tengah Isu “Dirumahkan”

182
×

Menanti Kepastian: Ribuan PPPK Maros di Tengah Isu “Dirumahkan”

Sebarkan artikel ini
Kantor Bupati Maros
Kantor Bupati Maros

MAROS—Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Maros masih dibayangi ketidakpastian di tengah berkembangnya wacana “perumahan” atau penghentian kerja bagi PPPK paruh waktu di tingkat pusat. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Maros memastikan kebijakan tersebut belum diterapkan di daerah.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Maros, Zuyuty Yahya, menegaskan pihaknya belum menerima regulasi resmi terkait kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah belum mengambil langkah apa pun.

“Sejauh ini belum ada aturan resmi yang kami terima, sehingga kebijakan itu belum bisa diterapkan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Di tengah isu yang berkembang, jumlah PPPK di Maros tergolong besar. Sekitar 1.500 pegawai berstatus penuh waktu, sementara 4.500 hingga 4.900 lainnya merupakan PPPK paruh waktu—kelompok yang paling terdampak jika kebijakan penghentian kerja benar-benar diberlakukan.

Pemerintah daerah memastikan hingga saat ini tidak ada rencana untuk merumahkan PPPK paruh waktu. Bahkan, keberadaan mereka dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

“PPPK paruh waktu masih sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat,” kata Admin CASN BKPSDM Maros, Arafah.

Meski demikian, evaluasi kinerja tetap dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, dengan indikator utama kehadiran dan capaian kerja. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur dalam mempertahankan kinerja pegawai di tengah dinamika kebijakan yang berkembang.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah disebut masih mampu menopang belanja pegawai. Pembayaran gaji PPPK dalam beberapa bulan terakhir juga berjalan lancar tanpa kendala.

Namun, di balik itu, isu “dirumahkan” tetap menjadi bayang-bayang bagi ribuan PPPK, khususnya yang berstatus paruh waktu. Tanpa kepastian regulasi, posisi mereka kini berada di antara kebutuhan daerah dan kebijakan pusat yang belum jelas arah implementasinya.

Pemerintah Kabupaten Maros pun memilih menunggu arahan resmi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, sembari mengimbau seluruh PPPK tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh isu yang belum pasti.

Kini, nasib ribuan PPPK itu masih bergantung pada satu hal: keputusan pemerintah pusat—apakah tetap dipertahankan, atau justru dirumahkan. (Ag4ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com