Mendes PDTT Buka Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel melaksanakan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Evaluasi Peraturan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Claro, Sabtu (17/10/2020).

MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel melaksanakan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Evaluasi Peraturan Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Claro, Sabtu (17/10/2020).

Kegiatan ini dibuka langsung Mendes PDTT RI, Abdul Halim Iskandar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abd Hayat Gani juga Kepala Dinas PMD Sulsel Dr Ashari Fakhsirie Radjamilo MSi.

Mendes PDTT mengatakan dikeluarkannya Permen Desa PDTT ini, dilatarbelakangi oleh model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) Nasional.

“Indonesia adalah anggota PBB, kemudian Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs, serta Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Permen Desa PDTT ini,” jelasnya.

Ia menekankan penggunaan dana desa wajib di prioritaskan kepada SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu percepatan SDGs Nasional yang melalui delapan arah perwujudan melalui desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

Ia menyebutkan, terdapat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs Desa, yang merupakan turunan dari tujuan SDGs Global dan Nasional, yakni;

18 tujuan SDGs

  1. Desa Tanpa Kemiskinan,
  2. Desa Tanpa Kelaparan,
  3. Desa Sehat dan Sejahtera,
  4. Pendidikan Desa Berkualitas,
  5. Keterlibatan Perempuan Desa,
  6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi,
  7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan,
  8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata,
  9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan,
  10. Desa Tanpa Kesenjangan,
  11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman,
  12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan,
  13. Desa Tanggap Perubahan Iklim,
  14. Desa Peduli Lingkungan Laut,
  15. Desa Peduli Lingkungan Darat,
  16. Desa Damai dan Berkeadilan,
  17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa serta
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Dana Desa tahun ini sebanyak Rr71 Triliun dan telah terserap hingga Rp53 Triliun yang sisanya akan digunakan pada program BLT Dana Desa dan Padat Karya Tunai. Kemudian tahun 2021 mendatang, total dana desa yang telah ditetapkan sebanyak Rp72 Triliun,” urainya.

Mendes PDTT RI menambahkan, ia siap bersinergi dengan lembaga dan instansi lainnya dengan konsep yang jelas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan.

“Kemendes PDTT tentunya senantiasa siap bersinergi dengan lembaga dan instansi lainnya dengan konsep yang jelas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan,” lanjutnya.

Hadirnya Undang-Undang Omnibuslaw, sambung dia, sangat menguntungkan bagi desa khususnya posisi Bumdes.

Melalui pendirian Bumdes penyertaan modal Bumdes dan penguatan permodalan Bumdes yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo menyebutkan untuk alokasi dana desa 2020 cukup tinggi di Sulsel, yaitu Rp3,4 triliun.

“Angka itu naik cukup signifikan sekitar Rp1,1 triliun dari tahun lalu yang hanya Rp2,3 triliun untuk 2.255 desa di Sulsel,” kata Ashari.

Ia menyebutkan, ada 3 kegiatan yang diwajibkan dalam pendanaan Dana Desa, yakni, untuk penanganan Covid-19, untuk Kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Ditengah pandemi covid-19 Kepala Desa mau tidak mau, suka tidak suka dituntut menciptakan inovasi untuk desanya agar semakin maju dan sejahtera dengan tetap mengikuti tiga kegiatan wajib dalam penggunaan ADD,” sebutnya.

Kadis PMD Sulsel juga menjelaskan, sejauh ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa sudah semakin baik dan maju.

“Saya Melihat dari hasil kunjungan maupun pemantauan, kualitas SDM Aparat desa sudah semakin baik dan maju, dengan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga mereka melakukan berbagai inovasi untuk desa dan masyarakatnya,” pungkasnya. (*)