OPINI—Ibarat bisul, gerakan separatisme di Indonesia sering kali diabaikan dan dianggap penyakit ringan. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, maka benjolan di kulit ini bisa pecah kapan saja. Dan jika lambat ditangani bisa merusak jaringan kulit di sekitarnya. Demikian pula, tidak tegasnya negara terhadap gerakan separatisme bisa menyebabkan Indonesia makin kacau ke depannya.

Indonesia tak pernah benar-benar lepas dari ancaman disintegrasi. Benih-benih separatisme terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), serta gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baru-baru ini, 1 Desember 2020, bertepatan dengan hari lahir Organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda selaku tokoh gerakan kemerdekaan Papua, memproklamirkan diri sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat. Hal ini setelah Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua.

Hal ini tentu saja mengguncang jagat Indonesia. Keseriusan pemerintah pun dipertanyakan. Politikus Gerindra yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah yang menurutnya tidak berfokus menyelesaikan masalah di Papua.

Malah, menurutnya pemerintah sibuk untuk mengurusi masalah Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (IB HRS). Bahkan, ia menantang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua apabila serius menegakkan NKRI harga mati (Denpasarupdate.com, 2/12/20).

Menanggapi deklarasi Papua merdeka oleh Benny Wenda, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan deklarasi negara Papua oleh Benny Wenda hanya ilusi (Tirto.id 3/12/2020). Lebih lanjut Beliau mengatakan, pemerintah meminta rakyat tidak perlu merespon berlebihan dan ketakutan.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara dan dia mengingatkan peristiwa Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI. (Jakarta suara.com 03/12/2020).

Bertolak belakang dengan sikap pemerintah pusat yang dinilai sebagian kalangan kurang fokus memberantas tuntas benih disintegrasi dan tidak memperlihatkan aksi nyata, gerakan separatisme di Papua justru memperoleh dukungan dunia internasional.

Di antaranya negara-negara di kepulauan Pasifik hingga tokoh politik penting di Inggris Raya (tirto.id 23/08/2017). Bahkan ULMWP memasang target untuk mendapat dukungan dua pertiga negara-negara anggota PBB, dan sejauh ini Vanuatu bertindak selaku negara sponsor dengan dukungan beberapa negara sahabatnya di PBB (bbc.com, 30/11/19).

Akar Masalah Disintegritas

Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyebab tumbuhnya benih disintegritas di berbagai wilayah karena adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada kepemimpinan. Negara dinilai gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan.

Di Papua misalnya, rakyat Papua yang ingin merdeka meyakini bahwa dengan membebaskan diri dari Indonesia, dan mengelola kekayaan alam mereka sendiri, mereka akan tumbuh menjadi negara yang sejahtera. Bahkan dikatakan Papua tidak butuh Indonesia. Miris memang, wilayah dengan kekayaan alam berupa mineral dan tambang melimpah, justru menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi, yakni 26,5%.

Potensi kekayaan alam Papua diperkirakan mampu menghasilkan Rp5.000 triliun itu hingga kini sama sekali tidak dinikmati rakyat Papua. Tambang emasnya dikeruk habis perusahaan asal Amerika, Freeport McMoran. Hutannya terkikis karena pembukaan lahan korporasi kelapa sawit. Biota lautnya tereksploitasi genjotan pariwisata yang katanya memperbaiki perekonomian di Papua.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.

“Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya (Jakarta suara.com 03/12/2020).

Otonomi khusus yang sudah berjalan hampir 20 tahun, tetapi Indeks Pembangunan Manusia Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

Di sisi lain, keinginan untuk menunjukkan identitas diri dan diakui masyarakat internasional yang memuncak, menambah keyakinan mereka untuk berpisah dari negara yang saat ini menaungi.

Apalagi adanya dukungan asing yang sengaja memunculkan benih-benih ketidakpercayaan kepada pemerintah. Asing yang notabene memiliki tujuan terselubung dengan bebasnya Papua dari negeri zamrud khatulistiwa, tentunya tidak akan memberikan makan siang gratis. Mereka pasti menginginkan sesuatu di balik dukungannya terhadap kemerdekaan Papua.

Demokrasi Gagal Atasi Disintegrasi, Islam Beri Solusi Hakiki

Konflik disintegrasi yang terjadi selama puluhan tahun nyatanya tak mampu diselesaikan oleh sistem demokrasi yang telah sejak lama dianut negeri ini. Bahkan bisa dikatakan justru sebagai biang kerok. Tengok saja kebolehan sumber daya alam dikelola oleh swasta adalah buah dari demokrasi kapitalisme yang diterapkan negeri ini.

Bahkan atas nama demokrasi pula, referendum di Timor Timur justru membuat provinsi ini terpisah dari Indonesia. Karena pada dasarnya demokrasi menghormati kemerdekaan tiap individu maupun kelompok dalam mengekspresikan dirinya, baik secara ekonomi maupun politik.

Munculnya benih-benih disintegrasi pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq. Salah satunya gerakan di bawah pimpinan Musailamah Al Kazab. Gerakan yang mengajak murtad dari Islam. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan memutuskan untuk memerangi mereka, tentunya setelah menasehati. Hal ini tentu saja bersandar pada aturan Allah.

Selain itu Khalifah yang bertindak mengurusi urusan umat akan berusaha menjalankan aturan Islam dengan sempurna. Dengan memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan memaksimalkan pengelolaan harta negara maupun umum, Khalifah akan memberikan pelayanan terbaik. Apalagi dalam Islam haram hukumnya sumber daya alam diserahkan ke asing/swasta. Sehingga benih-benih disintegrasi atas ketidakpercayaan atau ketidakadilan bisa diminimalisir.

Jika demikian, masihkah kita berpikir seribu kali mengambil sistem Islam sebagai solusi? Wallahu a’lambishshawab. (*)