Beranda » Opini » Narasi Baru Kebebasan, Dibalik RUU-PKS
Narasi Baru Kebebasan, Dibalik RUU-PKS
Opini

Narasi Baru Kebebasan, Dibalik RUU-PKS

OPINI – Pro kontra pengesahan RUU-PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) semakin mencuat. Tenggang waktu yang diberikan kepada anggota dewan untuk mengesahkannya pun hampir usai. Sejak diusulkan ditahun 2015, RUU ini tidak hentinya menuai sorotan.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Komnas Perempuan sebagai penggagasnya untuk terus mendesak DPR. Saat peringatan Women’ March 2019 April yang lalu, tuntutan tersebut kembali disuarakan. Hingga hadirnya petisi dukungan pengesahannya.

Menciptakan paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual. Demikianlah salah satu tujuan digagasnya RUU-PKS menurut Sri Nurherawati sebagai Koordinator Komnas Perempuan.

Tujuan ini berangkat dari pandangan mereka tentang semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat. Memang, pada faktanya angka kekerasan meningkat tajam. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di luar negeri.

Dari laman Kompas.com edisi 27 November 2019 disebutkan bahwa Data PBB mengungkap 35 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual. Bahkan di negara Arab sekitar 37 persen Perempuan mengalami sepanjang hidupnya.

Dari sini, maka nampak sebuah idealisme yang tinggi dimunculkannya RUU-PKS. Menyelesaikan problem yang bak bola salju terus menggelinding. Suara para korban dan keluarga seakan menjadi amunisi agar RUU-PKS genting untuk disahkan.

Menilik kembali isi RUU-PKS, tidak sekedar dengan tekstual. Cara pandang yang digunakan adalah cara pandang politik. Pasal-pasal di dalamnya sarat dengan ide kebebasan dengan konteks yang baru.

Dalam laman petisi dukungan jelas disebutkan bahwa “My Body Is mine“. Pengaturan terhadap tubuh hanya dapat dilakukan oleh diri sendiri.

Draf RUU PKS menyebut ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kesembilan jenis tindak pidana tersebut yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawainan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lainnya. (Kompas.com/30/7/2019)

Menurut Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan Masruchah, hubungan seksual yang berdasarkan pada pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual meski dalam relasi perkawinan. Jika tidak ada persetujuan, maka bisa disebut sebagai perkosaan.

Point inii tidak hanya menyasar para pelaku kawin paksa. Tapi setiap pasangan yang terikat pernikahan. Jika RUU ini ditetapkan maka boleh saja para istri menolak berhubungan dengan suaminya.

Padahal tujuan pernikahan dalam Islam adalah pemenuhan naluri seksual secara halal. Dan untuk melanjutkan keturunan. Interaksi yang terjadi antara suami istri adalah ibadah. Jika RUU ini diberlakukan, para istri bisa saja menuntut para suaminya jika memaksakan kehendaknya.

Dalam point lain disebutkan bahwa aborsi yang dilarang adalah pemaksaan aborsi dengan jalan kekerasan. Jadi kesimpulannya jika aborsi yang dilakukan atas keinginan sendiri dan sukarela, maka tidak akan terjerat hukum.

Sementara itu, yang dimaksud eksploitasi seksual ketika seseorang memaksa dengan kekerasan atau intimidasi kepada orang lain yang melakukan hubungan seksual dengannya dengan memanfaatkan tubuh orang tersebut terkait hasrat seksual, dan bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Logikanya jika tidak ada paksaan, intimidasi, kekerasan maka boleh melakukan hubungan seksual tanpa adanya jalur perkawinan.

Dari 3 point pembahasan di atas sudah sangat jelas adanya aroma kebebasan di balik RUU – PKS ini. Meskipun memang tidak nampak di seluruh point.

Diperkuat dengan latar belakang dari beberapa organisasi yang ada di belakangnya. Mereka adalah lembaga yang selama ini sangat vokal menyuarakan ide-ide kesetaraan gender dan hubungan sesama jenis.

Pengesahan RUU ini justru memberi ruang kebebasan bagi para pelaku pergaulan bebas dan kaum feminis.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang memang harus diselesaikan. Faktor tumbuh suburnya saat ini karena sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan.

Setiap individu bebas memperlihatkan auratnya. Ironisnya difasiliatsi dan diekspos untuk keuntungan materi. Dimana-mana pornografi pornoaksi bisa dinikmati secara bebas.

Tempat-tempat perzinahan tumbuh subur. Sanksi atas keberadaannya setengah hati karena pajaknya menjadi pemasukan daerah.

Islam memberikan solusi sempurna untuk persoalan ini. Upaya pencegahan dengan memberikan aturan berpakaian pada perempuan dan laki-laki.

Pakaiannya yang digunakan adalah pakaian yang menutup aurat. Di sisi lain ada pula aturan untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis yang bukan terketgori mahram.

Perempuan tidak boleh berdandan yang mengundang syahwat. Karena semua ini adalah pemicu seseorang untuk tertarik melakukan aktivitas seksual. Adanya keharaman mendekati zina apalagi perbuatan zina itu sendiri.

Individu yang bertaqwa akan menyadari tentang hukum ini. Sehingga senantiasa menjaga diri untuk tidak terjerumus pada kemkasiatan. Baik laki-laki maupun perempuan.

Sisi lain masyarakat menjadi kontrol dalam penerapan hukum-hukum tersebut. Dan pemerintah (negara) menjadi pilar utama yang menerapkan hukum.

Maka, keberadaan RUU PKS ini tidak mampu menjadi solusi tuntas atas persoalan kekerasan seksual. Justru penerapan pasal-pasalnya hanya akan menyuburkan kebebesan seksual di tengah masyarakat. Wallahu a’ lam. (*)

Narasi Baru Kebebasan, Dibalik RUU-PKS
Penulis : Aridha Nur Salim, S. E. I
(Anggota Revowriter Makassar)