OPINI – Pemerintah Indonesia melihat sebuah peluang emas saat dunia porak-poranda oleh makhluk tak kasat mata berukuran 125 nanometer, Covid-19.

Bukan perang atau kekuatan militer yang merusak tatanan dunia. Kali ini dunia harus takluk di hadapan virus Corona yang telah menjadi pandemi karena menyebar lebih dari 200 negara.

Penyebarannya yang begitu cepat. Membuat setiap negara kalang kabut menghadapinya. Segala upaya preventif dan kuratif di lakukan. Untuk mencegah rakyatnya kehilangan nyawa.

Alat kesehatan seperti masker, APD, hand sanitizer dan lainnya menjadi laris manis di incar masyarakat tak cuma di Indonesia, masyarakat di dunia pun rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Sebagai senjata awal saat berperang melawan Covid-19.

Melihat peluang ini Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menyuplai alat pelindung diri (APD) dan hand sanitizer bagi negara lain yang tengah dilanda pandemi virus corona.

Alasannya, Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk memproduksi barang yang kini dibutuhkan dunia itu.

Sri Mulyani menyampaikan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) G-20 melalui telekonferensi di Istana Bogor, Kamis (27/3) malam (kumparan.com).

Sri Mulyani menyebut Indonesia akan mengambil peran dalam kebutuhan suplai. Khususnya untuk persediaan alat pelindung diri dan hand sanitizer. Negara-negara di dunia saat ini membutuhkan APD, test kit Covid-19 dan ventilator.

Aktivitas ekspor masker sejak Corona menjangkiti dunia awal Januari 2020 memang mengalami kenaikan, BPS mencatat ekspor masker sepanjang Januari tercatat senilai 2,1 juta dolar AS.

Kemudian pada Februari, nilai ekspor mengalami kenaikan hingga 34 kali lipat atau naik 3.480 persen yakni mencapai 75 juta dolar AS.

Sementara jika dibandingkan Februari tahun 2019, ekspor masker pada Februari 2020 mengalami kenaikan 75 kali lipat.

Dan akhirnya pada bulan Maret kitalah yang mengimpor APD, ternyata APD dan alkes lainnya terbatas terutama untuk tenaga medis.

Mereka “menangis” karena APD telah habis, sedang masyarakat harus meringis karena kelangkaan masker dan hand sanitizer.

Namun belakangan di Ketahui produk yang di datangkan dari China tersebut di produksi di Indonesia, ini di dapati terdapat label made in Indonesia, temuan ini di temukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

APD itu memang dibikin di Indonesia, namun pemilik produknya tetap pihak luar negeri. Begitu penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Awal Maret pemerintah mengkonfirmasi telah di temukan 2 kasus Corona sejak saat itu pasien terus melonjak, naik 1000 kali lipat, karena lonjakan yang begitu cepat sedang alat pelindung kurang maka tak ayal para tenaga medis berguguran karena merekalah yang paling rentan terpapar. Terhitung sudah 25 dokter menjadi tumbal keganasan Corona.(liputan6.com).

Saat virus mulai menjalari dunia pada Januari 2020, seharusnya pemerintah sudah harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi virus ini.

Terutama di bidang kesehatan, seperti sarana dan prasarana, menyiapkan alat-alat pelindung diri seperti masker, APD, ventilator dan lainnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 28 produsen APD dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. (Kompas.com).

Produksi APD memang di genjot di awal kemunculan Covid-19 di dunia namun bukan untuk mempersiapkan diri menghadapi virus tapi untuk di ekspor. Ekspor di genjot karena menghasilkan devisa negara.

Saat korban di Indonesia makin membludak, kebutuhan APD dalam negeri makin banyak, namun produksi dalam negeri terbatas, kekurangan bahan baku, bahan baku sulit di dapatkan karena negara pengimpor sedang melakukan lockdown (China).

Barulah Kemendag mengeluarkan larangan mengekspor alat-alat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tentang pelarangan ekspor alat kesehatan, hand sanitizer termasuk masker hingga 30 Juni 2020. Kebijakan larangan ekspor dinilai terlambat.

Akibatnya para medis menggunakan alat seadanya untuk melindungi diri bahkan banyak yang menggunakan jas hujan. Dan masyarakat secara mandiri berdonasi untuk membeli dan memproduksi APD.

Begitu pun yang dilakukan IDI (ikatan dokter Indonesia). Dan rumah sakit tak mau ketinggalan memproduksi sendiri APD dan hand sanitizer.

Cara pandang pemerintah seperti ini pebisnis yang mampu melihat cela keuntungan dari segi materi. Walau pada saat yang sama rakyat butuh periayahan (pengurusan) karena jeritan terus menggema dari dalam negeri akan terbatasnya APD.

Menkeu malah ingin mengambil kesempatan saat permintaan pasar dunia bertambah. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini adalah penguasa bermental pengusaha.

Tak hanya itu saat Indonesia sedang mengalami masa suram pandemi negara malah mengekspor hasil pertanian, tercatat sektor pertanian naik 0.91% dan pada akhir Maret 20 ton ekspor beras ke Singapura. (liputan6.com).

Padahal belum di ketahui secara pasti kapan masa ini berlalu, sebelum menyesal ada baiknya kita mempersiapkan dampak terburuk, dengan mempersiapkan segala kebutuhan rakyat.

Saat ini saja banyak rakyat yang kekurangan bahan pangan karena tidak dapat bekerja selama pandemi dan yang membuat rakyat geram saat dunia menutup pintu untuk wisatawan dari China, Indonesia malah membuka pariwisata besar-besaran untuk mendapatkan income dan serbuan TKA China dengan dalih ini bentuk investasi. Lagi-lagi keuntungan yang di kejar

Kondisi ini semakin membuktikan jikalau negeri ini berasas pada sistem kapitalisme yang tujuan melakukan sesuatu adalah untuk menghasilkan keuntungan semata.

Negara tidak lagi menjadi pelayan dan pengurus rakyatnya. Sibuk menghitung untung rugi secara materiil ketika ingin mengambil suatu opsi.

Misal untuk mencegah penyebaran Covid-19 makin meluas para pakar, pengamat, MUI, IDI dan masyarakat meneriakkan segera lockdown.

Namun pemerintah masih kekeh tidak akan mengambil opsi tersebut karena alasan ekonomi (finansial). Padahal kelesuan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah tetapi tugas pemerintah utamanya menangkal wabah covid-19.

Setelah itu baru menangkal ekonomi agar tidak terjungkal, pemerintah harus melihat prioritas kebijakan. Sungguh ironi nyawa manusia masih bisa di pertimbangkan untung ruginya dalam sistem Kapitalis.

Padahal negara memiliki fungsi yang begitu vital, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).

Pemimpin ibarat penggembala yang artinya pengurus. Dan jika pemimpin itu lalai atau khianat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, mereka diancam dengan hukuman yang berat.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran.” (HR. Tirmidzi).

Namun sungguh dalam sistem ini tidak di temukan pemimpin yang demikian. Karena memang dasar negara ini adalah demokrasi-sekuler.

Di mana ada hubungan gelap antara penguasa dan pengusaha, hubungan keduanya adalah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, calon penguasa butuh dana besar untuk sebuah kekuasaan maka mereka mencari pengusaha untuk mengguyurkan dananya.

Ketika kekuasaan di tampuk, maka mereka harus membayar kembali jasa pengusaha tadi dengan kebijakan pro pengusaha, memenangkan tender atau membuat regulasi kemudahan berinvestasi dan Indonesia sedang di kendalikan oleh para pengusaha/pemilik modal (Kapitalis) maka benarlah kebijakan-kebijakan yang di ambil tidak pro rakyat.

Maka untuk menghadirkan pemimpin yang meriayah (mengurus) rakyatnya sesuai dengan tuntunan Syara’ maka terlebih dahulu menyingkirkan sistem kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Dan mengganti dengan sistem Islam yang menjalankan perintah Allah secara keseluruhan.

Itulah yang di sebut khilafah ala minhaj nubbuwah. Khalifah (pemimpin) Yang akan mengurus rakyat tanpa diskriminasi baik agama, warna kulit, suku dan negara. (*)


Penulis: Syarifa Ashillah (Pemerhati ekonomi dan politik) Penajam Paser Utara, Calon IKN, Kalimantan Timur