Beranda » Opini » Nestapa Liberalisasi, Ilusi Kemerdekaan?
Nestapa Liberalisasi, Ilusi Kemerdekaan?
Opini

Nestapa Liberalisasi, Ilusi Kemerdekaan?

OPINI – 17 Agustus 2019, menggenapkan usia kemerdekaan Negara Indonesia menjadi 74 tahun. Usia yang cukup matang tapi berbeda dengan perekonomian yang sangat jauh dari kata merdeka.

Ekonomi pro rakyat hanya sebatas kata tapi tidak dengan realita. Ekonomi negara tampaknya hanyut dalam neoliberalisme ala kapitalis dan terperangkap dalam arus liberalisasi gagasan barat.

Liberalisasi menggerogoti tubuh BUMN

Penyebaran arus liberalisasi bisa dilihat dari sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menilai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat investasi tersendat. Oleh karena itu, dia meminta perusahaan berpelat merah mengalah dengan swasta.

Sri Mulyani menerangkan dalam sebuah perekonomian negara peranan semua sektor menjadi sangat penting. Ketika ekonomi global sedang bergejolak maka penting untuk menggerakkan dunia usaha dalam negeri.

Sementara belakangan ini sering muncul persepsi bahwa banyak proyek terutama infrastruktur didominasi oleh BUMN. Oleh karena itu pemerintah saat ini meminta BUMN agar memberikan kesempatan bagi swasta.

Menurutnya dengan membatasi peranan investasi BUMN maka akan bisa meningkatkan investasi di sektor swasta. Sementara pemerintah juga akan mendorong dengan memberikan insentif dari sisi pajak dan lainnya. (suara.com, 2/08/2019).

Pembentukan BUMN bagian dari Liberalisasi

Pembentukan BUMN sejak awal sesungguhnya seolah diatur untuk menjadi bagian dari Liberalisasi. Bukti lain hadir sebagai penguat dengan adanya ungkapan penghapusan BUMN dan penyerahan seluruh urusan publik kepada swasta.

Hal ini tentunya semakin menguatkan bukti dari upaya rezim hari ini untuk menyempurnakan proyek liberalisasi. Seperti yang ditunjukkan negara yang melepas tanggungjawab dalam mengurus berbagai proyek strategis milik ummat atau milik negara dengan berbagai alasan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan permintaan yang menunjukkan kepada masyarakat betapa pihak penguasa dan pemegang kebijakan hanya berpihak pada liberalisme.

Alih-alih memperkuat BUMN yang merupakan aset negara dan rakyat, justru menyerahkan kepada pihak swasta. Pada akhirnya kepemilikan BUMN beralih ke tangan asing, sang pemilik modal.

Ini bukan kali pertama negara mengalihkan pengurusan rakyat kepada pihak lain jika sudah mulai tampak memprihatinkan.

Sebelumnya kasus penerbangan diserahkan ke pihak asing, sekarang BUMN mau dihapuskan dan menyerahkan urusan publik ke swasta belum lagi muncul persoalan listrik yang pada akhirnya diserahkan pula ke pihak lain. Sungguh solusi yang memilukan bukannya memulihkan.

Liberalisasi tidak hanya menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, tetapi juga mengancam kedaulatan negara.

Bagaimana tidak, hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah terhadap asing karena arus investasi asing yang masuk sangat deras akibat liberalisasi ekonomi.

Ketergantungan itu menyebabkan pemerintah mudah saja diarahkan sesuai pesanan dan keinginan asing. Ini merupakan alat asing untuk meluluh lantahkan kaum muslim dan negeri-negeri kaum muslim. Pihak asing benar benar menyerang dari segala arah karena ditunjang oleh arus liberalisasi.

Solusi dalam Islam

Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam proyek proyek pengelolaan sektor strategis atau layanan publik. Negara tidak hanya sebagai regulator tetapi memang negaralah yang terjun langsung, karena memang tugas negara mengurusi urusan ummat.

Negara mengelola sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa dengan tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan Islam.

Negara yang bertanggungjawab penuh, sehingga semua hasil kekayaan negara menjadi milik negara yang diperuntuhkan untuk kepentingan umat, bukan kepentingan pemilik modal. Tapi hal ini hanya akan ada dalam negara yang menerapkan aturan Islam.

Bukan berarti swasta tidak boleh terlibat, tetap bisa hanya saja dilibatkan dalam aspek teknis. Ikut melibatkan pihak swasta pun hanya jika diperlukan dan dipastikan tidak akan merugikan kepentingan rakyat dan negara.

Sungguh jauh berbeda dengan hari ini yang melibatkan swasta dalam perkara krusial dan sangat mendasar serta tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan mesipun merugikan rakyat. Dalam islam hal tersebut tidak akan pernah dibiarkan.

Liberalisasi sudah seharusnya kita tolak denga tegas. Karena kekayaan negara, aset negara, tanah air dan negara ini sendiri bukan milik pribadi tapi milik rakyat sehingga pengelolaannnya harus untuk kepentingan rakyat.

Dengan kita membiarkan liberaliasasi terus merambah ke negeri, sama saja kita membuka jalan luas untuk neoimperialisme atas negeri ini.

Jika liberalisasi masih terus ada sampai hari ini dan akan terus ada dan kita biarkan perkembangannya, pantaskah kata merdeka kita teriakkan.? Wallahu a’ lam bii shawwab. (*)

Nestapa Liberalisasi, Ilusi Kemerdekaan?
Oleh : Nurasia, S.Pd. (Aktivis Muslimah)