OPINI – Aktivitas normal baru adalah bentuk keakraban manusia terhadap virus wabah melanda suatu negeri. Sejak perkembangan wabah virus dari Maret lalu hingga kini sudah mencapai ribuan kasus, tak hayal juga Negara telah mengelolah cost penanganan virus mencapai Rp405 triliun anggaran besar di tengah krisis pangan karena pendemik.
Tumpang tindih, etika politik Negara sembrono, kacau dan tanpa pemikiran fundamental terhadap kemanusiaan dan semesta. Masa pandemik berdampak luas seiring itu misi pemerintah kian menguat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tak mencapai hasil, seolah pemaksaan, perampasan, rakyat dibuat tertindas salah satunya penghisapan cost kesehatan BPJS harus dibayarnya.
Begitu pula, pengesahan revisi UU Minerba baru saja dilakukan membuka laju kran investasi berdampak ruang lingkup tambang hempit, menciptakan kaum marjinal lingkar tambang tanpa mempertimbangkan kebebasan rakyat. Dan kemerdekaan dimilikinya.
Suatu kebebasan mengenai hak yang wajib dihormati sebagai tanggung jawab terhadap martabat manusia (S. Poespowardojo, 2015).
Perkawinan korporasi dan pemerintah adalah cikal bakal kapitalisme-kapitalisme muda, kebijakan korporasi mendikte regulasi pemerintah yaitu percepatan pengesahan revisi UU Minerba yang bertolak belakang dengan prinsip asas konstitusional mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Otoritas kekuasaan pemerintah kian despotik, ancaman dibuatnya seolah menjadi jalan keluar. Kesempatan itu digunakan oligark menguasai sumber daya alam khususnya mineral, batubara maupun energi lainnya.
Namun, pengolahan sumber daya alam melimpah tak berbanding lurus sistem pengusahaan tambang menyejahterakan berarti hadirnya usaha-usaha tambang menciptakan ketimpangan, HAM dan kemiskinan.
Hal ini dikatakan para ahli sebagai natural resources course kutukan itu adalah cara-cara kapitalisme kian eksploitatif secara masif.
New Normal Sebuah Paradox
Sebelum wabah virus corona semakin luas berkembang sehingga menjadi aktivitas mencekam. Telah berlangsung lama suatu aktivitas destruktif yakni aktivitas normal eksploitasi tambang berbagai sektor usaha pertambangan di dominasi pemodal asing berasal dari China, maupun AS.
China dalam pengusahaan tambang memiliki preferensi politik ekspansi dalam konsesus investasi pertambangan (baik, konstruksi smelter, maupun perusahaan secara kompherensif) China menerapkan sistem ketenagakerjaan.
Negara menjadi tempat investasi harus dibarengi penempatan tenaga kerja China meskipun dalam UU Minerba telah diatur TKA dalam ketenagakerjaan 40 % sedangkan tenaga kerja lokal 60 %.
Presentase itu sepenuhnya tak terlaksana karena kapitalisme telah mendikte kebijakan pemerintah. Pertambangan adalah kegiatan membebaskan mineral di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi, sarat deforestasi atau land clearing dalam aktivitas pertambangan.
Seringkali korporasi menyimpang dari kesadaran ekologis bertolak belakang dengan suatu pertambangan baik dan benar (good mining practice) mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Upaya pertumbuhan ekonomi tentu menjadi sirna bila tak selaras dengan keseimbangan manusia dan ekologi dalam siklus kehidupan harmoni. New normal ditetapkan pemerintah hemat penulis sebuah seremonial para oligarki tetap melaksanakan suatu aktivitas normal baru ialah bentuk-bentuk eksploitasi tambang secara masif.
Setidaknya kebobrokan pemerintah membiarkan segala kekayaan alam dieksploitasi secara masif menunjukan suatu pembiaran terhadap dekandensi peradaban telah lama dibangun cenderung destruktif.
Sebagaimana ungkap J. Diamond (2019) lima faktor bisa mempengaruhi kelestarian atau keruntuhan suatu peradaban dibangun lama ialah pertama kerusakan lingkungan, kedua, perubahan iklim, ketiga, pengaruh peradaban musuh, keempat, pengaruh peradaban sahabat dan respon masyarakat terdapat problematik lingkungan.
Sesungguhnya persoalan lingkungan amat penting dalam suatu pembangunan manusia dan peradaban, ketika eksploitasi sumber daya mineral berlebihan dapat menyumbangkan suatu potensi keruntuhan terhadap pembangunan. Dan peradaban di Negara ini.
