OPINI – Sejak resmi dinyatakan masuk pada awal Maret 2020, pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Terlebih lagi, dampak Covid-19 ini juga diprediksi akan menggoyang capaian pembangunan yang sudah ada, termasuk capaian pembangunan manusia.

Kualitas pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah atau negara.

IPM terdiri atas tiga komponen yaitu dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi pengeluaran yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018 dan termasuk dalam kategori IPM “tinggi”.

Kenaikan angka IPM dari tahun ke tahun ini nampaknya akan menghadapi masalah baru akibat pandemi Covid-19. United Nations Development Programme (UNDP) memperingatkan bahwa IPM bisa menurun untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Dunia telah mengalami banyak krisis selama 30 tahun terakhir, termasuk krisis keuangan global tahun 2007-2009.

Hal tersebut juga berdampak terhadap pembangunan manusia, tetapi secara global, capaian pembangunan tetap bertambah dari tahun ke tahun.

Sementara itu, adanya wabah Covid-19 memberikan pukulan sekaligus pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat sehingga diperkirakan akan mengubah tren IPM.

Dampak yang Dirasakan

Hingga awal September 2020, angka positif Covid-19 di Indonesia tercatat lebih dari 180 ribu kasus dan sekitar 4,2 persennya meninggal dunia.

Akibat pandemi ini, diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah yang menyebabkan berkurangnya layanan di beberapa fasilitas kesehatan.

Padahal saat ini kesehatan menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan, termasuk kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, sebab pemenuhan gizi yang baik sejak dini akan menentukan kualitas manusia di masa depan.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga menurunkan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa hampir 84 persen responden menyatakan layanan imunisasi mengalami gangguan signifikan akibat wabah Covid-19 dan penerapan physical distancing.

Jika tidak diantisipasi, rendahnya cakupan imunisasi bisa menimbulkan penyakit berbahaya di masa mendatang yang berakibat pada rendahnya harapan usia hidup masyarakat.

Dampak pandemi juga dirasakan di sektor pendidikan. UNDP memperkirakan 47 persen anak di usia pendidikan dasar tidak dapat mengikuti pembelajaran sekolah secara efektif di negara-negara dengan perkembangan IPM tinggi, karena mereka tidak memiliki fasilitas untuk pembelajaran berbasis daring.

Kesulitan ekonomi yang dirasakan banyak membuat siswa putus sekolah. Kehidupan masyarakat yang terkena imbas Covid-19 hingga menciptakan pengangguran baru juga membuat harapan mengenyam pendidikan menjadi semakin kecil.

Pandemi Covid-19 secara luas turut melibas berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2020, tidak terkecuali Indonesia. BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019 (y-on-y) atau terkontraksi sebesar 4,19 persen dibandingkan triwulan I-2020 (q-to-q). Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga tumbuh negatif sebesar 5,51 persen (y-on-y).

Jika pemerintah mampu menekan rantai pemutusan virus disertai dengan intervensi kebijakan ekonomi secara maksimal, maka ekonomi akan lebih cepat pulih dan kembali normal. Untuk itu, penentuan skala prioritas dan pengambilan kebijakan yang tepat saat ini sangat dibutuhkan.

Kebijakan terhadap penanganan Covid-19 harus menyeimbangkan prioritas kesehatan masyarakat dengan kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, serta sektor lainnya yang dapat mengakomodasi langkah-langkah jangka pendek untuk mengurangi penyebaran virus dan efek jangka panjangnya bagi pembangunan manusia.

Penulis: Isna Muflichatul Fadhilah (Statistisi BPS Kabupaten Jeneponto)