OPINI—Mengawali tahun 2022 dengan kondisi pandemi covid-19 yang tak kunjung usai, ditambah dengan  dengan munculnya varian Omicron, publik dikejutkan dengan peleburan Eijkman ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dampak dari peleburan ini menyebabkan pemberhentian 113 peneliti honorer Eijkman, dengan 71 di antaranya berposisi sebagai staf peneliti. Sebagian lagi dialihkan sesuai dengan skema lembaga pemerintah.

Pro kontra atas kebijakan ini pun bermunculan. Salah satunya dari Legislator Partai Demokrat Sartono Hutomo menyinggung memori publik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Menurut Sartono, BRIN harus memikirkan nasib para pegawai dan ilmuwan Eijkman usai adanya peleburan itu. Jangan sampai ada kesan menyingkirkan, dia menarik kembali momen pegawai KPK yang diberhentikan lewat proses TWK.

“Hal tersebut tentu tidak akan jadi polemik berkepanjangan seandainya kualitas dan quality control-nya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi struktur organisasi dari BRIN ini sejak awal tidak bisa dipisahkan dari partai politik tertentu,” ucapnya. (detik.com, 03/01/2022)

Sebagaimana diketahui bahwa bahwa pada tanggal 28 April 2021 Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, bahkan mendaulat Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Tak ayal, penempatan politikus di BRIN akan membuat lembaga riset ini terpolitisasi. Pun, dugaan kuat adanya justifikasi pada riset demi kepentingan politik dengan pihak yang berkuasa dengan dalih demi kepentingan nasional.

Selain intervensi politik, motif ekonomi pun tampak sangat mencolok pada kebijakan ini. Ini berdasarkan penuturan Kepala BRIN yang menyatakan bahwa BRIN akan memberikan dampak ekonomi dari berbagai riset dan inovasi yang dilakukan.

Sehingga, mengundang investasi besar-besaran dari para kapitalis global dalam ranah IPTEK, khususnya yang berbasis biodiversitas dan SDA yang belum tereksplorasi (Tirto, 03/05/2031).

Lagi-lagi, hal ini menunjukkan bahwa negara ini merupakan korporatokrasi. Di mana korporasi (kapitalis) berkolaborasi dengan otokrasi (penguasa) dalam setiap penetapan kebijakannya.

Teknologi dijadikan sebagai pintu masuk para kapitalis dalam menguasai SDA pada negara berkembang. Ini pun menjadi indikasi begitu rendahnya perhatian negara terhadap riset dan peneliti.

Padahal ada banyak sisi krusial yang menjadi risiko bila pemerintah tidak cukup perhatian pada riset. Diantaranya ketergantungan dan intervensi asing, kerugian politik bahkan bisa mengancam kedaulatan.

Penelitian terkait vaksin merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dan tanggung jawab kepada rakyat. Begitu pula dengan pihak-pihak yang terlibat dalam riset tersebut, haruslah dipastikan memiliki kualitas dan kapasitas terbaik. Sayangnya, politik Demokrasi kapitalis yang diterapkan saat ini telah menggadaikan standar tersebut dengan kepentingan pihak tertentu.

Sangat nampak sistem demokrasi kapitalis tak menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas. Orientasinya hanyalah pada kepentingan dan keuntungan. Sangat berbeda dengan sistem Islam, negara sebagai pelayan dan penjamin rakyat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:

Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Dengan demikian, bernegara itu dalam pandangan Islam yaitu dalam rangka untuk mengatur urusan masyarakat baik dalam negeri maupun yang berkaitan dengan hubungan antar negara lain.

Sehingga kepentingan riset pun tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Yakni melayani kebutuhan masyarakat luas. Bukan sebagaimana apa yang ada dalam peradaban sekuler saat ini, dimana riset nampak sangat didominasi oleh kepentingan korporasi. Sebab, posisi mereka sebagai pendonor dalam berbagai riset.

Sementara dalam Islam, strategi riset berada dalam pengelolaan negara. Sehingga pembiayaannya menjadi tanggung jawab penuh negara. Dan negara memang memiliki kemampuan keuangan yang bersumber dari baitul mal. Bukan dari pajak dan utang.

Sehingga negara akan mendukung lembaga penelitian dalam mengembangkan inovasi bermanfaat bagi umat.  Negara akan membiayai penelitian tersebut sehingga para peneliti dapat fokus mencari dan memproduksi vaksin yang halal, aman, efektif dan efisien.

Baitul mal memiliki tiga pos pemasukan, yaitu pertama, pos kepemilikan negara yang berasal dari harta fa’i, kharaj, jizyah, ghanimah dsb. Kedua, pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara tanpa campur tangan asing dan yang ketiga adalah pos zakat.

Untuk pembiayaan jaminan dan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan,  negara akan mengambil dana dari pos kepemilikan negara dan umum. Inilah dukungan penuh negara terhadap sains dan kesehatan yang akan memacu para peneliti di bidang medis untuk menemukan obat atau vaksin yang tervalidasi keakuratan vaksinnya. Bukan vaksin yang berorientasi pada profit dan kepentingan pada pihak tertentu.

Demikianlah bagaimana Islam memberikan perhatian terhadap setiap persoalan. Dan ketika Islam diterapkan dalam sebuah negara, akan mampu menyejahterakan dan membawa kemaslahatan untuk seluruh alam. Wallahu a’lam. (*)

Penulis: Hamsina Halik (Pegiat Literasi)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.