MEDIASULSEL.com,- Pemerintah sepakat untuk melakukan percepatan penggunaan sistem electronic government (e-government) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu dibicarakan dalam pertemuan dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di Kantor Kementerian PAN-RB pada Rabu (17/5).
Mendagri Tjahjo mengatakan, tata kelola pemda belum semuanya memiliki peringkat yang baik. Berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mayoritas mendapat nilai C.
“Duitnya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Pak Jokowi minta di tingkatan,” kata Tjahjo.
Bila menggunakan e-government, ia optimis bisa lebih efisien dan efektif dalam penganggarannya. Selain itu, juga lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau.
Tjahjo juga menjelaskan, dari 500 lebih Kabupaten/kota yang ada saat ini, baru segelintir saja yang menggunakan. Seperti Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya.
“Daerah lain tidak udah malu belajar ke kota tersebut. Masa tiap tahun yang dapat penghargaan kota itu-itu saja,” pungkasnya.
Menpan RB, Asman mengakui masih ada sekitar 370 daerah yang nilainya di bawah B. Hal ini perlu diperbaiki. Caranya dengan memanfaatkan sistem e-government. Ia menegaskan, mau tidak mau, penerapannya harus dipaksakan atau akan ada sanksi moril.
“Bisa dengan sistem sharing 65 persen supaya ada efisiensi. Hanya 35 persennya dikembangkan daerah masing-masing,” tambah Asman. (*/4ld)
