SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • 706 Tahun Gowa: Saatnya Pulang ke Siri’ na Pacce dan Sara’ •
News

Pemerintah Sepakat Terapkan E-Government di Daerah

365
×

Pemerintah Sepakat Terapkan E-Government di Daerah

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com,- Pemerintah sepakat untuk melakukan percepatan penggunaan sistem electronic government (e-government) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu dibicarakan dalam pertemuan dalam pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di Kantor Kementerian PAN-RB pada Rabu (17/5).

Mendagri Tjahjo mengatakan, tata kelola pemda belum semuanya memiliki peringkat yang baik. Berdasarkan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mayoritas mendapat nilai C.

“Duitnya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Pak Jokowi minta di tingkatan,” kata Tjahjo.

Bila menggunakan e-government, ia optimis bisa lebih efisien dan efektif dalam penganggarannya. Selain itu, juga lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau.

Tjahjo juga menjelaskan, dari 500 lebih Kabupaten/kota yang ada saat ini, baru segelintir saja yang menggunakan. Seperti Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya.

“Daerah lain tidak udah malu belajar ke kota tersebut. Masa tiap tahun yang dapat penghargaan kota itu-itu saja,” pungkasnya.

Menpan RB, Asman mengakui masih ada sekitar 370 daerah yang nilainya di bawah B. Hal ini perlu diperbaiki. Caranya dengan memanfaatkan sistem e-government. Ia menegaskan, mau tidak mau, penerapannya harus dipaksakan atau akan ada sanksi moril.

“Bisa dengan sistem sharing 65 persen supaya ada efisiensi. Hanya 35 persennya dikembangkan daerah masing-masing,” tambah Asman. (*/4ld)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com