MAKASSAR—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, di Kantor Wali Kota Makassar pada Senin (19/5/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang atas permasalahan banjir yang sering melanda beberapa titik rawan di Kota Makassar.
Beberapa area yang menjadi perhatian Pemkot Makassar antara lain kawasan Blok 10 Antang, Kecamatan Manggala, BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya, serta kawasan Jalan AP Pettarani di dalam kota. Munafri Arifuddin mengungkapkan bahwa hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.
Fokus Pemkot saat ini adalah wilayah Sungai Tallo yang berada dalam kewenangan kota. Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan alur air baru untuk mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang. Namun, hal ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di jalur yang direncanakan, serta biaya besar yang diperkirakan mencapai Rp 400 miliar, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur.
“Kami juga telah meminta bantuan tim dari Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” ujar Munafri. “Hasilnya akan dipadukan dengan data dari BBWS untuk menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” tambahnya.
Alternatif lain yang tengah dipertimbangkan adalah relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan. Estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp 1 miliar per rumah, sehingga total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 400 miliar. Relokasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi permanen untuk banjir.
“Jika ini tidak segera ditangani, wilayah ini akan terus terendam setiap tahun. Kita ingin membahas bersama mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, dan mana yang harus disusun dalam rencana jangka menengah,” jelasnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya penataan kanal dan saluran kota. Pembersihan kanal, menurutnya, tidak hanya sebatas pengerukan sedimen, melainkan juga penertiban bangunan liar yang ada di sekitar kanal. Banyak kanal yang dipasangi atap, bahkan dijadikan gang dan tempat pembuangan sampah, sehingga menyulitkan pengelolaan dan merusak ekosistem kanal.
“Aturan tentang jalur inspeksi kanal sudah ada, namun perlu penertiban yang lebih tegas,” lanjutnya.
Kerja sama antara Pemkot Makassar dan BBWS diharapkan dapat mewujudkan solusi banjir yang lebih komprehensif, melalui perencanaan lima tahunan yang realistis dan bertahap. Munafri mengakui bahwa Pemkot Makassar memiliki kewenangan terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, khususnya yang bersinggungan dengan wilayah kerja BBWS, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, mengungkapkan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. Menurutnya, salah satu proyek strategis yang tengah dijalankan adalah Bendungan Bili-Lili yang berfungsi sebagai konservasi air dan pengendali banjir. Selain itu, air yang tertampung juga dimanfaatkan untuk PDAM Makassar.
Namun, Suryadarma mengungkapkan bahwa banjir besar pada Februari 2019 ternyata bukan disebabkan oleh Sungai Jeneberang, melainkan oleh Sungai Jenelata yang belum memiliki pengendalian banjir yang memadai. Proyek pengendalian banjir ini didanai melalui pinjaman luar negeri dan diperkirakan akan selesai pada 2028.
“Banjir besar yang terjadi pada Februari 2019 menunjukkan bahwa sumber banjir bukan dari Sungai Jeneberang, tetapi dari Sungai Jenelata,” ujarnya.
Selain bendungan besar, BBWS juga telah membangun dan merencanakan infrastruktur pendukung lainnya, seperti kolam retensi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, dan sarana penanganan banjir lainnya. Namun, tantangan utama tetap pada area resapan air yang telah beralih fungsi, seperti kawasan perumahan di Perumnas Antang.
“Pendekatan ini harus didorong agar lebih sinergis lintas sektor, dan memastikan bahwa setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu dari hulu hingga hilir,” tutup Suryadarma.
Dengan sinergi antara Pemkot Makassar dan BBWS, diharapkan solusi banjir yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dapat segera direalisasikan. (70n/Ag4ys/4dv)
