MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberi klarifikasi terkait sorotan publik atas kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel (Lontara) di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai tak terurus dan disebut masih menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemprov memastikan persoalan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan soal penjadwalan arus kas daerah.
Plt Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan pemeliharaan fisik asrama sebenarnya telah direncanakan, namun tertunda akibat refocusing anggaran. “Pemeliharaan fisik dan pengawasan tertunda karena refocusing anggaran, bukan karena tidak ada anggaran,” jelas Winarno dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/11/2025).
Terkait PBB yang disebut menunggak, Winarno menegaskan anggarannya sudah disiapkan dan masih tersisa untuk dibayarkan. Ia menepis anggapan bahwa Pemprov mengabaikan kewajiban tersebut. “Untuk pembayaran PBB, anggarannya sudah ada sisa dibayarkan. Seluruh pajak diarahkan menunjang kegiatan operasional melalui bagian tata usaha,” tegasnya.
Winarno menjelaskan, realisasi pembayaran baru bisa dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan penempatan kas daerah. “Alokasinya sudah ada, hanya arus kasnya ditempatkan di Triwulan IV. Karena itu pembayarannya dilakukan sekarang,” ucapnya.
Sementara kondisi bangunan asrama yang mengalami kerusakan berat juga telah mendapat perhatian pemerintah. Pemprov Sulsel memastikan renovasi Asrama Lontara Bandung masuk dalam rencana anggaran tahun 2026, bersamaan dengan dua asrama lainnya di Yogyakarta dan Kendari. Total anggaran pemeliharaan yang disiapkan sekitar Rp2,2 miliar.
“Tahun depan renovasi akan kita laksanakan. Pemprov berkomitmen memastikan asrama kembali layak huni bagi mahasiswa Sulsel,” tutup Winarno. (Y5l/Ag4ys)
