Lagipula, bagi masyarakat ekonomi ke bawah dengan daya 450 VA sudah mencukupi kebutuhan listrik mereka. Untuk sekadar menerangi rumah mereka itu sudah lebih dari cukup. Bagi mereka, peralatan elektronik tidaklah menjadi prioritas utama, sebab untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mereka harus bersusah payah. Dengan demikian, tidaklah penting menaikkan daya menjadi 900 VA.
Berbagai problem listrik yang melanda negeri ini tidak terlepas dari buah diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang mencengkeram saat ini. Kepemilikan umum yang seharusnya merupakan milik rakyat, karena pengelolaan sistem ekonomi kapitalis menjadikan kepemilikan umum dikelola oleh swasta atau asing dan hasilnya bukan untuk rakyat.
Sehingga, dalam sistem ini penguasa hanya sebatas berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi pemilik modal atau para kapitalis. Sementara untuk rakyat, negara sama sekali tak menjalankan fungsinya sebagai pemelihara dan pengurus rakyatnya dalam memenuhi segala kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.
Ditambah asas manfaat dari sistem kapitalistik menjadikan rakyat sebagai mangsa yang paling tepat untuk mendatangkan keuntungan yang banyak bagi para kapital. Maka, tak heran jika segala kebutuhan rakyat yang urgen dari masa ke masa terus mengalami kenaikan harga. Bahkan rakyat dianggap sebagai beban dan pemberian subsidi pun dianggap membebani APBN.
Padahal, jika saja kepemilikan umum ini dikelola sesuai dengan syariat-Nya, rakyat tidak perlu mengalami segala kesulitan hidup ini. Sebab, dalam Islam BBM dan listrik termasuk barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara. Bukan swasta ataupun asing. Dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Daud).
Dalam hal ini, api adalah energi pembentuk listrik seperti minyak, batu bara dan gas. Ini termasuk milik umum yang tidak boleh diprivatisasi. Sebab, setiap ummat atau individu rakyat, baik muslim maupun non muslim, memiliki hak pemanfaatan atas semua harta yang termasuk milik umum. Maka, negara tidak boleh mengizinkan siapa pun memilikinya.
Adapun pendistribusiannya, negara dapat memberikannya secara gratis atau menjualnya kepada rakyat dengan harga yang murah sesuai ongkos produksi atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya dsb. Wallahu a’lam. (*)
Penulis: Hamsina Halik (Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
