MEDIASULSEL.com – Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel mengecam keras adanya fasilitas yang diberikan Walikota Makassar terhadap pelantikan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang baru.

“Itu adalah bentuk gratifikasi dan dapat melemahkan reputasi lembaga adhiyaksa sendiri,” tegas Farid Mamma Direktur Pukat Sulsel, Jumat (3/3/2017).

Sebagai aparat penegak hukum, kata Farid, Kejari Makassar telah mencederai perasaan rakyat karena dengan terang-terangan meminta fasilitas kepada Walikota Makassar berupa fasilitas pelantikan Kajari yang baru.

“Kami akan menyurat segera ke Kejaksaan Agung RI terkait ini,” tegas adik mantan Wakapolda Sulsel Irjen Pol Syahrul Mamma itu.

Pukat Kecam Fasilitas Pelantikan Kajari Makassar
Farid Mamma Direktur PUKAT (Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi) Sulsel

Dengan adanya fasilitas penyelenggaraan kegiatan seremonial Pelantikan dan Serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar oleh Walikota Makassar di gedung Baruga Anging Mamiri, kata Farid, sama saja telah menjatuhkan kewibawaan dan integritas institusi adiyaksa secara general.

“Ini tentu berpotensi mempengaruhi kerja-kerja Kejaksaan kedepan apalagi dalam mengusut kasus korupsi khususnya terkait lingkungan Pemkot Makassar,” terang Farid.

Salah satu kenyataan yang dapat dilihat saat ini, yakni lanjut Farid dalam penanganan kasus gendang dua yang belakangan penyelidikannya dihentikan tanpa ada penjelasan dengan transparan mengenai alasan yang jelas.

Sementara kata Farid dalam kasus gendang dua tersebut jelas banyak bukti pelanggarannya. Diantaranya tanpa proses tender melainkan dilakukan penunjukan langsung padahal anggarannya jelas sebesar Rp8 Miliar serta perusahaan pelaksana pengerjaan bukan bergerak dibidang pengadaan namun justru mendapatkan pekerjaan pengadaan gendang dua tersebut.

“Ini bisa jadi acuan. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan dialami pada kasus lainnya yang ditangani Kejari Makassar khususnya yang terkait lingkup Kota Makassar,” ungkap Farid.

Modus fasilitasi semacam ini, beber Farid, merupakan salah satu modus yang biasa digunakan oleh para kalangan mafia hukum.

“Kenapa harus di fasilitasi Walikota padahal kan Kejari punya anggaran sendiri dan bisa maksimalkan fasilitas yang dimilikinya. Ini bisa menggiring opini yang kurang baik,” tandasnya. (aks/shar)