OPINI—Kasus Raya, seorang anak perempuan berusia sekitar 4 tahunan yang meninggal dunia akibat infeksi cacing akut (ascariasis) telah menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Kasus infeksi cacing atau yang biasa dikenal dengan istilah cacingan, memang masih banyak terjadi, terutama pada anak-anak.
Namun, pada kasus Raya, infeksi cacing ini telah memasuki tahap yang tak pernah bisa dibayangkan oleh akal, yaitu hampir seluruh tubuhnya terdapat cacing gelang, bahkan dari hasil pemeriksaan CT Scan, ribuan cacing gelang dan telur cacing telah bersarang di tubuh Raya.
Berdasarkan postingan yang dipublish oleh akun Relawan Rumah Teduh Sahabat Iin, saat tiba di RSUD R Syamsudin Sh (Bunut), cacing-cacing itu keluar melalui hidung, mulut, anus bahkan kemaluan Raya.
Namun, bukan sekedar penyakit cacingan yang dialami Raya yang menjadikan kisah ini terdengar ‘ngeri’, melainkan proses penanganan Raya saat hendak dibawa ke Rumah Sakit tak kalah menyedihkan.
Setelah drama panjang yang dilalui oleh para Relawan, mulai dari mengurus berkas kependudukan Raya, penolakan bantuan dari berbagai pihak seperti Dinsos, Dinkes, Badan Amal Zakat, serta pemerintah daerah setempat, pada akhirnya nyawa Raya tak tertolong, tubuh mungil itu berpulang pada 22 Juli 2025.
Setelah tragedi yang menimpa Raya, masyarakat pun bergejolak. Menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab atas kelalaian penanganan Raya. Jagat maya ramai berkomentar terkait sistem kesehatan di negeri ini yang masih saja terkendala pada sistem birokrasi dan data-data.
Akhirnya, pihak-pihak terkait yang merasa tersudut pun angkat bicara. Pihak-pihak pemerintahan satu per satu mulai angkat bicara dan saling mengklarifikasi, membantah tuduhan bahwa pemerintah abai dan tak peduli.
Dilansir dari laman Detik.com (21/08), Bupati Sukabumi, Asep Japar (Asjap) membantah anggapan pemerintah daerah abai. Menurut dia, Raya kerap dibawa ke posyandu maupun puskesmas sebelum akhirnya jatuh sakit parah.
Bahkan, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Iwan Triyanto, malah menyoroti cara relawan membawa kasus ini ke publik tanpa berkoordinasi dengan dinas. Pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa serta merta minta dilayani tanpa data-data yang lengkap dan tervalidasi (Detik.com, 21/08/2025).
Inilah sikap pejabat dan pemimpin di negeri ini, disaat masyarakat membutuhkan, mereka saling lempar tanggung jawab, namun ketika tersudut, mereka saling membela diri dan klarifikasi.
Rumitnya Proses Birokrasi
Salah satu yang masih menjadi momok bagi masyarakat adalah proses birokrasi yang berurusan dengan negara, karena dinilai terlalu berbelit, tidak linear dan lama. Seringnya sistem birokrasi yang berhubungan dengan data kependudukan dan data kesehatan malah memakan proses yang begitu melelahkan.
Pada kasus-kasus urgen seperti kasus Raya ini, proses birokrasi dari pemerintah justru menjadi penghambat yang bisa mengakibatkan kondisi kesehatan seseorang terancam.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dipakai di negeri ini belum mampu membuat skala prioritas antara data dengan nyawa. Beberapa nyawa manusia harus melayang karena terhambat di meja birokrasi.
Dalam kapitalisme, sistem kesehatan di desain penuh dengan data-data birokrasi karena berhubungan dengan uang. Kesehatan yang dikomersialkan butuh data-data birokrasi untuk memberi ruang agar uang tetap bisa berputar, tidak peduli nyawa diujung sana sedang dipertaruhkan.
Satu Nyawa Begitu Berharga dalam Islam
Dalam Islam, setiap manusia akan mendapatkan perlindungan dari negara, salah satunya kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar manusia, yang dalam potret bernegara maka merupakan kewajiban bagi negara untuk memastikan kesehatan masyarakat.
Terlebih, menjaga kesehatan merupakan bagian dari memelihara nyawa manusia. Allah SWT berfirman : “…Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS: Al-Ma’idah : 32)
Dalil ini menjadi acuan negara dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Jangan sampai kesehatan yang buruk justru mengancam nyawa masyarakat.
Dalam negara yang menerapkan sistem Islam, urusan birokrasi harus dikesampingkan apabila berhubungan dengan nyawa manusia, karena menyelamatkan nyawa manusia merupakan sebuah kewajiban, sedangkan mengabaikannya -dengan mementingkan urusan birokrasi dan data-data- merupakan perbuatan yang tercela.
Pemimpin dalam Islam memahami bahwa setiap rakyat yang berada dibawah kepemimpinannya adalah tanggung jawab yang harus ia pikul hingga akhirat kelak.
Rasulullah bersabda, “..Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Peringatan dari Allah dan Rasul-Nya telah begitu jelas, maka sudah saatnya para pemimpin dan pejabat negeri ini yang diamanahi untuk mengurus urusan masyarakat berpikir lebih jauh agar mampu mengemban amanah sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Allahua’lam. (*)
Penulis: Vindy W. Maramis
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
