OPINI—Tahun Ajaran 2026/2027 diawali dengan pemandangan ironis di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN). Alih-alih dipenuhi riuh tawa peserta didik baru, beberapa SDN justru mengalami kekurangan murid. Bahkan, ada sekolah yang hanya menerima satu hingga lima siswa baru.
Di Sumatera, misalnya, SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 (cnnindonesia.com).
Sementara itu, di Kabupaten Blitar terdapat tiga SDN yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru, yakni SDN Kalimanis 4 di Kecamatan Doko, SDN Ringinrejo 3 di Kecamatan Wates, dan SDN Sumberboto 5 di Kecamatan Wonotirto. Selain itu, SD Negeri 3 Blumbang juga tidak menerima murid baru sama sekali (kompas.com).
Sejumlah pakar menilai fenomena tersebut dipengaruhi oleh menyusutnya jumlah penduduk usia sekolah atau faktor demografi. Namun, metrotvnews.com melaporkan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri juga dipicu menjamurnya sekolah swasta di sekitar lokasi serta kondisi fasilitas sekolah negeri yang dinilai kurang memadai.
Faktor-faktor tersebut membuat sebagian orang tua enggan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Merespons kondisi itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun kebijakan baru. Hingga kini, hasil pembahasan tersebut belum diumumkan.
Di daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali berencana melakukan regrouping atau penggabungan sekolah yang kekurangan murid.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai solusi tersebut belum cukup apabila krisis jumlah murid merupakan persoalan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh guna menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi dan dikembangkan menjadi sekolah rujukan (detikedu.com).
Pertanyaannya, apakah berbagai solusi tersebut mampu mengembalikan kepercayaan orang tua sehingga mereka kembali memilih sekolah negeri, khususnya ketika banyak di antara mereka kini lebih memilih sekolah swasta berbasis agama?
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa minimnya murid di sekolah negeri tidak semata-mata disebabkan oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah.
Memang benar terjadi penurunan angka kelahiran, meningkatnya populasi usia lanjut, serta urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan kependudukan dan ekonomi yang membuat biaya hidup semakin tinggi.
Akibatnya, banyak pasangan muda menunda memiliki anak, membatasi jumlah anak, bahkan memilih childfree.
Namun, jika penyebab utamanya hanya faktor demografi, semestinya sekolah swasta juga mengalami kondisi serupa. Kenyataannya tidak demikian.
Justru banyak sekolah swasta, terutama yang berbasis agama, tetap diminati masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan orientasi orang tua dalam memilih lembaga pendidikan.
Banyak orang tua kini lebih memilih sekolah yang secara eksplisit memberikan pendidikan agama, seperti pembiasaan ibadah, membaca Al-Qur’an, serta pembinaan akhlak.
Pilihan tersebut lahir dari kekhawatiran terhadap berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda, mulai dari tawuran, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, paparan pornografi, hingga meningkatnya tindak kriminal yang melibatkan pelajar.
Di tengah derasnya arus informasi dan liberalisasi nilai, sekolah dipandang sebagai benteng terakhir dalam menjaga karakter anak.
Fenomena tersebut menunjukkan berkurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem pendidikan yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembentukan karakter generasi.
Perpindahan orang tua ke sekolah swasta berbasis agama dipandang bukan sekadar tren, melainkan bentuk pencarian terhadap model pendidikan yang dianggap lebih sesuai dengan harapan mereka.
Perubahan kurikulum yang terjadi berulang kali dinilai belum mampu mengatasi persoalan moral generasi. Berbagai kebijakan pendidikan, termasuk penerapan Profil Pelajar Pancasila maupun Kurikulum Merdeka, belum berbanding lurus dengan penurunan angka kenakalan remaja.
Kurikulum tanpa landasan ideologi yang kuat dinilai akan kehilangan arah dalam membentuk karakter peserta didik.
Dalam pandangan ini, sistem pendidikan sekuler yang lahir dari ideologi kapitalisme telah memisahkan agama dari kehidupan. Pendidikan agama hanya memperoleh porsi terbatas, sementara peserta didik lebih banyak bersentuhan dengan nilai-nilai yang dianggap mendorong individualisme dan relativisme moral.
Akibatnya, lahir generasi yang unggul secara akademik serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lemah dalam aspek keimanan dan kepribadian.
Negara juga dinilai lebih berperan sebagai regulator dibanding penjamin pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai komoditas sehingga sekolah negeri menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekurangan guru hingga keterbatasan sarana dan prasarana.
Pada saat yang sama, sekolah swasta berbasis agama terus berkembang dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar faktor demografi.
Meski demikian, sekolah swasta berbasis agama juga tidak sepenuhnya bebas dari berbagai persoalan. Kasus kekerasan, perundungan, maupun pelanggaran hukum juga pernah terjadi di sejumlah lembaga pendidikan berbasis agama. Artinya, persoalan moral tidak hanya terjadi di sekolah negeri.
Namun, sekolah berbasis agama masih dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan sebagian orang tua dibanding sekolah negeri.
Sebagai solusi, ditawarkan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan ideologi Islam. Dalam pandangan ini, pendidikan bukanlah komoditas, melainkan kebutuhan dasar sekaligus pilar penting peradaban.
Terdapat tiga tanggung jawab utama negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pertama, menjamin tersedianya pendidikan berkualitas yang merata dan gratis bagi seluruh rakyat. Negara berkewajiban menyediakan sekolah di setiap wilayah dengan guru yang kompeten, berkepribadian Islam, serta didukung fasilitas yang memadai tanpa membebani orang tua dengan biaya pendidikan.
Kedua, kurikulum pendidikan harus berlandaskan akidah Islam. Tujuan pendidikan adalah membentuk generasi yang berkepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan demikian, seluruh mata pelajaran diajarkan berdasarkan worldview Islam sehingga akhlak menjadi ruh dalam seluruh proses pendidikan.
Ketiga, negara menghadirkan ekosistem yang mendukung pendidikan. Guru disejahterakan, sarana pendidikan dilengkapi, lingkungan sosial dijaga melalui pengawasan media, pencegahan penyebaran pornografi, pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, serta penegakan hukum Islam.
Konsep tersebut diyakini pernah diterapkan dalam institusi Khilafah selama berabad-abad. Dalam pandangan ini, negara hadir secara penuh dalam membina generasi sehingga mampu melahirkan ilmuwan, ulama, dan pemimpin yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memiliki keimanan yang kuat.
Pada titik ini, meningkatnya kesadaran orang tua dalam memilih pendidikan bagi anak menunjukkan tumbuhnya kepedulian terhadap sistem yang mengatur kehidupan.
Kondisi tersebut dipandang mencerminkan kesadaran bahwa berbagai persoalan yang menimpa generasi muda merupakan persoalan yang bersifat sistemik.
Karena itu, dakwah politik dipandang sebagai bagian penting dalam mengajak masyarakat memahami bahwa solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan memerlukan perubahan sistem.
Pendidikan harus kembali menjadi tanggung jawab negara dengan tujuan membentuk manusia yang bertakwa sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi peradaban.
Krisis murid baru di sekolah negeri merupakan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Ketika kepercayaan masyarakat mulai bergeser, akar persoalannya tidak lagi dapat dijelaskan hanya dengan faktor demografi, melainkan juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan yang ada.
Karena itu, perubahan sistem dipandang sebagai kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Sebagai Muslim, ikhtiar mewujudkan sistem pendidikan yang berlandaskan Islam merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Wallahu a’lam. (*)
Penulis:
Nurfitrianti, S.S., M.Pd.
(Pendidik Generasi, Aktivis Muslimah Cinta Islam Barru)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
