MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui rapat Program Kota Tanpa Kumuh (PKP) yang dirangkaikan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Permukiman Kumuh di ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Kamis (23/4/2025).
Dalam forum tersebut, Dinas Pertanahan Kota Makassar diwakili Sekretaris Dinas Pertanahan, H. Emil Yudianto Tajuddin, M.Si. Kehadirannya menegaskan keterlibatan aktif Dinas Pertanahan dalam mendukung percepatan penanganan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Rapat lintas perangkat daerah itu digelar untuk membangun kesamaan langkah sekaligus menyusun pola kerja yang lebih terstruktur melalui pembentukan Pokja sebagai wadah koordinasi antarinstansi.
Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar, Emil Yudianto Tajuddin, menilai keberhasilan program penanganan permukiman kumuh sangat bergantung pada kolaborasi dan komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat.
“Pembentukan Pokja ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan peran seluruh perangkat daerah. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kerja bersama yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Emil.
Ia menambahkan, melalui forum tersebut seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi yang efektif agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh pihak dapat berperan aktif menyusun langkah-langkah strategis sehingga program penanganan permukiman kumuh di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan terbentuknya Pokja Penanganan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memperkuat integrasi perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus mempercepat terwujudnya kawasan permukiman yang lebih layak huni dan berkualitas di berbagai wilayah kota. (Ag4ys/4dv)
