OPINI—Pandemi covid-19 telah merubah kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Hingga 24 Agustus 2021, kasus penderita covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4,008 juta jiwa dan menyebabkan 128,2 ribu penderitanya meninggal dunia.

Lonjakan kasus covid-19 yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia, membuat pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 3-20 Juli 2021.

Kebijakan ini diberlakukan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat agar penyebaran covid-19 tidak semakin merajalela. Kegiatan belajar dilakukan secara daring, kegiatan perkantoran pun dilakukan dari rumah (work from home).

Lalu, apakah PPKM efektif menekan penyebaran covid-19?

Jawabannya tergantung pada perilaku masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, penyebaran covid-19 akan sulit dikendalikan.

Terlebih lagi dengan munculnya varian baru covid-19 yang lebih ganas dari yang sebelumnya menjadi tantangan yang mesti diperhatikan oleh semua pihak. Disamping itu, pemerintah masih terus meningkatkan target vaksinasi. Program vaksinasi yang awalnya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan lansia, kini penduduk berusia 12 tahun keatas pun sudah dapat menerima vaksin.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 (SPMPMPC-19) pada periode 13-20 Juli 2021.

Survei ini menggunakan rancangan nonprobability sampling yang disebarkan secara snowball (berantai). Pertanyaan di dalam kuesioner ini didesain untuk mengumpulkan informasi terkait perilaku masyarakat pada masa pandemi serta kebutuhan informasi terkait upaya penanganan covid-19.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, survei ini diikuti oleh 2.795 responden dengan persentase tertinggi dari Kota Makassar (541 responden). Kegiatan utama sebagian besar responden adalah bekerja sebanyak 55,5 persen dan berpendidikan DIV/S1 sebanyak 51,3 persen.

Sementara itu, berdasarkan umur diketahui sebanyak 39,7 persen berumur 17-30 tahun, sebanyak 44,2 persen berumur 31-45 tahun, sebanyak 15,7 persen berumur 46-60 tahun, dan sebanyak 15,7 persen berumur 61 tahun keatas.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sulsel terhadap protokol kesehatan belum sepenuhnya baik.

Meskipun penggunaan 1 masker sudah cukup tinggi (83,5 persen), namun penerapan protokol kesehatan lainnya masih memerlukan perhatian, seperti masih ada 37,8 persen penduduk Sulsel yang jarang sekali menggunakan 2 masker, sebanyak 12,5 persen penduduk Sulsel masih abai dalam menjaga jarak ketika berkegiatan di tempat publik, serta masih ada 10,6 persen penduduk Sulsel yang jarang sekali mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer.

Sementara itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga diri dari covid-19 bisa dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari mayoritas penduduk patuh mengurangi mobilitas (65,2 persen), menjaga sirkulasi udara (69,8 persen), menjaga etika batuk (70,8 persen), dan meningkatkan imunitas (79,5 persen).

Namun sayangnya, masih terdapat 2,5-8,2 persen responden yang jarang sekali menerapkan hal-hal tersebut. Tingkat kepatuhan dalam mencuci tangan, menggunakan 1 masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga sirkulasi udara, menjaga etika batuk, dan meningkatkan imunitas dari responden dengan pendidikan perguruan tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan yang berpendidikan SMA ke bawah.

Sementara tingkat kepatuhan dalam menerapkan penggunaan 2 masker dan menjaga jarak minimal 2 meter dari responden dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan perguruan tinggi.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan dari responden perempuan cenderung lebih tinggi dibanding responden laki-laki. Selain itu, status pernikahan ternyata juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan responden dalam menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini terbukti dari responden yang telah menikah memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan yang cenderung lebih tinggi dibanding yang belum menikah.

Kesadaran responden yang sudah menikah ini terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap kesehatan dan keselamatan anggota rumah tangga yang lain, termasuk anak-anak mereka.

Program vaksinasi juga terbukti berpengaruh terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan dari responden yang sudah menjalani vaksinasi cenderung lebih tinggi dibanding yang belum divaksin.

Selain itu, tingkat kepatuhan responden yang sudah pernah menjalani tes covid-19 dalam menerapkan protokol kesehatan cenderung lebih baik dibandingkan mereka yang belum pernah menjalani tes.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 1.887 responden (67,5 persen) sudah menjalani vaksinasi. Kesadaran mereka akan pentingnya vaksin untuk pencegahan penularan covid-19 sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada responden yang belum mau divaksin karena khawatir terhadap efek samping dan masih ragu terhadap efektivitas dari vaksin covid-19. Pemerintah Indonesia perlu gencar untuk melakukan program vaksinasi agar herd immunity dapat tercapai.

Kita ketahui bersama bahwa PPKM memang membatasi mobilitas masyarakat, bahkan bagi sebagian masyarakat dapat mengurangi pendapatannya. Responden yang terkena PHK akibat covid-19 atau yang tidak bekerja sangat mengharapkan bantuan uang tunai.

Responden yang mengurus rumah tangga mengharapkan bantuan sembako dan responden yang sedang bersekolah mengharapkan adanya bantuan kuota internet. Banyak juga responden yang mengharapkan bantuan obat dan pengawasan nakes agar tidak perlu melakukan perjalanan keluar rumah selama PPKM.

Pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, tepat sehari sebelum PPKM, kasus covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 64.812 kasus.

Sementara itu, hingga hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, kasus covid-19 di Sulsel mengalami lonjakan menjadi sebanyak 102.167 kasus. Kita akui bahwa PPKM darurat memang kebijakan yang bagus, namun implementasinya terkadang masih kurang bagus.

Kurang tegasnya larangan mobilitas diduga menjadi salah satu penyebabnya. PPKM darurat akan menjadi efektif jika dilakukan pengawasan secara ketat di berbagai daerah serta edukasi pencegahan penularan covid-19.

Testing dan tracing perlu ditingkatkan untuk menekan laju penyebaran covid-19.
Beberapa tindakan yang sebaiknya kita lakukan dan edukasikan kepada masyarakat untuk menekan penyebaran covid-19 adalah disiplin melaksanakan prokes 5M. Disiplin mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, merupakan kunci untuk menekan penularan dan penyebaran covid-19. Gerakan 5M sendiri merupakan pelengkap gerakan 3M.

Selain itu, sebaiknya kita meminimalisir untuk menerima tamu di rumah karena kita tidak tahu apakah tamu tersebut membawa virus covid-19. Kita juga harus senantiasa waspada apabila menerima kiriman paket, berbelanja, berolahraga maupun beribadah di lingkungan sekitar rumah.

Sebisa mungkin kita mengganti pakaian dan membersihkan tubuh kita setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Mari kita disiplin menerapkan 5M dan senantiasa meningkatkan imunitas agar selalu terhindar dari covid-19. (*)

Penulis: Riska Eka Agustina, S.ST, M.Sc (Statistisi Pertama di Badan Pusat Statistik)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.