PANGKEP – Ratusan warga dari sejumlah wilayah di kabupaten Pangkep demo di depan kantor DPRD kabupaten Pangkep Senin (5/8/2019). Warga menolak keras harga yang ditentukan tim Appraisal.
Usai melakukan orasi dihalaman DPRD Pangkep, warga kembali di terima Anggota DPRD yang dipimpin langsung oleh ketua komisi 1 DPRD Pangkep Umar Haya dari PPP.
DPRD menilai harga tanah yang di taksir oleh tim appraisal terlalu rendah, padahal Pangkep termasuk daerah industri dan wilayah produktif.
Sementara itu perwakilan demonstran Arlan mengatakan, jika tim appraisal selama ini tidak pernah menyampaikan secara resmi langsung kepada warga.
Warga hanya menerima berupa brosur, harga tanah dan selama ini tidak pernah bertemu dengan pemilik lahan.
Mustafa salah satu warga yang terdampak langsung lahan miliknya mengatakan, tidak adanya musyawarah warga dengan tim appraisal menjadi pemicu keras penolakan harga oleh warga di 3 desa di wilayah kecamatan Labbakang.
Nurdin Mappiara, Anggota DPRD Pangkep Komisi 1 menegaskan, tidak ada alasan tim Appraisal harus menemui warga agar secepatnya ada solusi sebelum jatuh deadline.
Demonstran juga mengancam akan menutup jalan poros trans Sulawesi jika tak mendapatkan jalan keluar.
Kepala BPN Pangkep Asman Tombili menegaskan jika BPN sama sekali tidak terlibat dengan penaksiran harga. “BPN hanya berfungsi sebagai fasilitator saja,” tegasnya.
Asman juga mengatakan jika persoalan harga, hanya tim appraisal yang jadi penentu, tambahnya. (*)
