TDL Setrum Rakyat, Alarm Sistem Kapitalisme Akut

TDL Setrum Rakyat, Alarm Sistem Kapitalisme Akut
Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)

OPINI—Polemik terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan 3.000 VA terus bergulir. Mengingat listrik adalah salah satu kebutuhan strategis. Jika harganya dinaikkan, maka akan memicu naiknya komoditas lain. Tak berlebihan jika masyarakat menilai bahwa rezim saat ini nirempati. Membuat kebijakan dzolim di tengah kehidupan rakyat yang belum stabil pasca pandemi Covid-19.

Diwartakan dari cnbcindonesia.com (23/5/2022), Presiden Jokowi dan Komisi VII DPR yakni yang menangani lembaga energi, sudah satu suara menaikkan harga TDL bagi golongan 3.000 VA. Tentu hal ini sangat menyakiti hati rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang masih terpuruk akibat dampak krisis ekonomi global dan sistem perpolitikan dunia yang semrawut.

Banyak pihak angkat bicara terkait kenaikan TDL yang diperuntukkan hanya bagi orang kaya tersebut. Seperti dilansir dari laman www.tribunnews.com (20/5/2022), Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan bahwa kenaikan TDL untuk golongan 3.000 volt ampere (VA) ke atas, tetap akan mendorong kenaikan inflasi yang pada gilirannya akan berdampak terhadap masyarakat miskin.

Hal serupa diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Bhima menegaskan bahwa kondisi ini bisa memicu krisis multidimensi. Dampak ke gejolak sosial harus diwaspadai, konflik horizontal antar masyarakat karena ketimpangan semakin lebar antara the haves dan the have-nots, lanjutnya (cnbcindonesia.com, 14/4/2022).

Negara mengklaim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami defisit di hampir semua sektor. Misal PDAM, PLN, Angkasa Pura, dll. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan hanya ada dua pilihan. Jika subsidi tidak dinaikkan, maka harga BBM dan listrik akan naik.

Sebuah gambaran kehidupan yang sangat memilukan. Negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk energi _batu bara sebagai bahan baku listrik_, tetapi kondisi kehidupan rakyatnya sangat memprihatinkan. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar di benak siapa pun, terlebih rakyat marginal yang hanya mendapatkan remah-remah dari politik kekuasaan kapitalis liberalis.

Berita Lainnya
Lihat Juga:  Harga-harga Naik Jelang Ramadhan dan Lebaran, Sudah Biasa?

Beratnya beban subsidi dan anggaran untuk kompensasi, sering kali menjadi dalih yang terus digaungkan. Terlebih ketika penguasa berencana menaikkan kebutuhan rakyat, termasuk BBM dan listrik. Mengapa penguasa tidak pernah berpikir, betapa beratnya beban rakyat ketika kebutuhan dasar terus mengalami kenaikan. Tidaklah keliru jika rakyat menduga kuat bahwa penguasa saat ini bagai pedagang, bukan pengayom.

Rusak dari Asasnya

Menkeu, Sri Mulyani mengatakan ada tambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG senilai Rp71,8 triliun serta subsidi listrik Rp3,1 triliun yang akan dibayarkan seluruhnya. Selain itu terdapat pula usulan tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp216,1 triliun yang terdiri dari kompensasi BBM Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp21,4 triliun.

Lebih lanjut, di sisi lain, masih ada kekurangan pembayaran kompensasi tahun 2021 senilai Rp108,4 triliun yang meliputi kompensasi BBM Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik Rp24,6 triliun (infoindonesia.di, 19/5/2022).

Fakta di atas menggambarkan rumitnya muamalah dalam sistem yang asasnya rusak. Tak dimungkiri, sistem kapitalisme telah membawa negara-negara pengusungnya berspekulasi dengan nilai-nilai absurd di atas kertas. Berbasis transaksi ribawi, menjadikan sistem ekonominya sangat rentan ditimpa resesi ekonomi siklik. Skenario utang menjadi hal lumrah. Inilah mengapa dunia saat ini, termasuk negeri ini tidak pernah “sepi” dari utang luar negeri.

Padahal dengan jeratan utang, independensi sebuah negara bisa diobok-obok. Negara tidak mampu berdaulat penuh dalam menentukan arah kebijakan perekonomiannya. Dikte dari negara peminjam tentu tak bisa dielakkan. Plus asas sekuler yang hampir menihilkan peran agama dalam bermuamalah, menambah rusaknya sistem kapitalisme. Inilah problem dasar kerusakan hari ini di berbagai lini kehidupan. Sistem yang sangat jauh dari aturan Ilahi.

Lihat Juga:  Sumpah Pemuda: Tantangan Globalisasi dan Krisis Identitas

Kembali ke Sistem Unggul

Sistem yang bersumber dari Dzat Yang Mahabaik, meniscayakan semua aturannya baik. Ini adalah sebuah keyakinan yang pasti dan tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Hal ini telah terbukti selama 1300 tahun, sistem Islam diimplementasikan oleh sebuah negara dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Kegemilangan dan kesejahteraan diraih dan dirasakan oleh semua makhluk. Tidak mengenal perbedaan ras, agama, suku atau yang lainnya.

Listrik adalah salah satu hak rakyat yang terkait energi. Dimana dalam sistem Islam termasuk kepemilikan umum. Instrumen pengelolaannya diserahkan ke negara secara mandiri dan berdaulat. Sebagaimana dalil berikut: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Api dalam hadis di atas termasuk di dalamnya adalah listrik. Tata kelola sistem Islam berdasar akidah, mengharuskan negara bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya alam. Tersebab, tanggung jawab bukan saja kepada rakyat. Namun, kepada Sang Khaliq, pencipta seluruh manusia dan isi semesta alam. Dzat yang Maha dahsyat azab-Nya.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan individu dan publik person to person. Memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhannya. Relasi antar pemimpin dan rakyat terjalin harmonis, karena masing-masing memahami kedudukan hak dan kewajibannya dalam pandangan syariat.

Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw., bahwa baginda bersabda: Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Wallahualam bis Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita terkait