Tertahan di Hormuz: Keterlambatan Diplomasi dan Ujian Politik Bebas Aktif Indonesia

OPINI—Kapal tanker Malaysia dan Thailand sudah melintasi Selat Hormuz. Kapal Indonesia masih tertahan. Ada apa dengan Diplomasi Indonesia?

Pertanyaan sederhana ini membongkar retakan besar dalam politik luar negeri bebas aktif. Ini bukan hanya sekadar soal kapal. Ini soal posisi Indonesia di panggung dunia.

Selat yang Membekukan Dunia

Sejak eskalasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, Selat Hormuz berubah menjadi titik paling berbahaya di peta energi global. Data BBC Verify mencatat, lalu lintas kapal di selat itu anjlok drastis dari 138 kapal per hari menjadi kurang dari 100.

Per 20-22 Maret, dikutip oleh Anadolu Agency sekitar 1.900 kapal dilaporkan tidak bisa bergerak di sekitar selat itu. Ini adalah krisis geopolitik yang menguji posisi setiap negara, termasuk Indonesia.

Iran akhirnya tidak menutup Selat Hormuz untuk semua Negara. Mereka membuat daftar. Hingga 26 Maret, negara yang secara eksplisit diizinkan melintas adalah China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Bangladesh.

Iran menyatakan bahwa kapal dari “negara yang tidak bermusuhan” dipersilahkan melintas, asalkan berkoordinasi dengan otoritas Iran. Syarat ini terdengar terbuka tapi kenyataannya, Iran sedang membaca peta siapa kawan, siapa bukan.

Akan tetapi kapal tanker milik Malaysia dan Thailand sudah berhasil melintas. Ini yang sangat menarik. Karena keduanya bukan kekuatan besar global dan bertetangga dekat (regional peers) oleh Indonesia di Asia Tenggara. Di situlah letak masalahnya. Ternyata Indonesia memang tidak dianggap musuh. Tapi juga tidak cukup dianggap kawan.

Dua kapal tanker milik Indonesia, PT Pertamina International Shipping Pertamina Pride dan Gamsunoro hingga akhir Maret masih tertahan. Kargo di dalamnya bukan sembarang muatan. Minyak mentah Timur Tengah menyumbang 19 persen impor nasional.

Ketika Negara Tetangga Lebih Cepat Membaca Peta.

Di tengah peluang Iran membuka keran izin secara selektif. Pemimpin otoritas tertinggi Thailand dan Malaysia melihat sedikit celah kesempatan dan bergerak sedikit lebih cepat.

Thailand menyelesaikan masalahnya dengan satu langkah konkret. Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow menelepon langsung Duta Besar Iran untuk Thailand di Bangkok, Nasereddin Heydari. Hasilnya kapal tanker milik Bangchak Corporation melintasi Selat Hormuz pada 23 Maret. Satu telepon. Satu hari. Selesai.

Malaysia tidak jauh berbeda. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan sendiri bahwa kapal tanker Malaysia telah mendapat izin dari pemerintah Iran. Hubungan personal Anwar dengan Teheran yang dibangun jauh sebelum krisis ini menjadi modal besarnya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia per 4 Maret lalu, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang melakukan upaya negosiasi terkait dua kapal tanker (Pertamina Pride dan Gamsunoro) di Selat Hormuz, yang hampir sebulan kemudian hingga pertengahan akhir Maret 2026 ini masih tertahan di Selat Hormuz.

Ini bukan soal siapa yang sudah membangun jembatan sebelum krisis datang. Perbandingannya sedikit menyakitkan, tapi perlu disampaikan. Ini mencerminkan bagaimana negara-negara kekuatan menengah menghadapi konflik kekuatan besar di bawah tekanan.

Tiga Pertemuan Dua Pesan Satu Strategi.

Menyadari bahwa jalur birokrasi konvensional telah gagal, Presiden Republik Prabowo Subianto terlihat mengambil alih kemudi dengan melakukan Emergency Damage Control (kendali kerusakan darurat) yang brilian. Ia tidak lagi mengandalkan nota diplomatik yang kaku, melainkan meluncurkan rangkaian manuver non-conventional untuk menambal retakan besar dalam posisi tawar Indonesia.

Pada 27 Maret 2026, sehari setelah Iran mengumumkan daftar resmi negara-negara yang kapalnya diizinkan melintasi Selat Hormuz. Prabowo melakukan tiga pertemuan yang terlihat tidak saling terhubung. Pertemuan ini adalah strategi hedging, bermain di beberapa sisi sekaligus tanpa memihak siapapun yang sangat kalkulatif dan cerdas.

Prabowo menerima Menteri Keamanan Negara China (Minister of State Security – MSS), Chen Yi Xin di Istana Negara. Satu-satunya kekuatan dengan saluran langsung ke Teheran. Di hari yang sama, Prabowo bertemu Ray Dalio, figur elite keuangan AS, pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi penasihat bagi Danantara, badan pengelola investasi (Sovereign Wealth Fund) baru Indonesia yang dirancang untuk mengonsolidasikan aset strategis negara.

Selanjutnya, Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas undangan yang disampaikan melalui sambungan telepon pada 23 Maret lalu. Dalam pertemuan dua jam yang membahas koordinasi regional untuk membuka Selat Hormuz.

Ini adalah gerakan diplomasi bebas aktif multi-jalur untuk mengoreksi keterlambatan Indonesia. Logikanya sederhana namun cerdas. Membuka jalur ke Cina, membangun koalisi Global South dan mengirim sinyal ke Washington.

Prabowo melakukan eksekusi nyata politik bebas aktif. Tetap terbuka dengan semua kekuatan besar, tidak memusuhi siapa pun, tetapi juga tidak membiarkan Indonesia menjadi korban dari rivalitas dua kutub.

Hasilnya tidak butuh waktu lama. Pada hari yang sama, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A Mulachela mengumumkan bahwa Iran telah merespons positif permintaan Indonesia. Dua kapal tanker Pertamina yang selama berminggu-minggu tertahan akhirnya mendapat lampu hijau untuk melintas.

Prabowo sedang bermain catur dan baru mengangkat bidaknya setelah lawan sudah tiga langkah di depan. Sambil tetap mempertahankan posisi netral Indonesia di antara dua kekuatan besar.

Ke depan, pola diplomasi multi-jalur ini kemungkinan akan menjadi standar baru Indonesia. Bukan lagi mengandalkan satu saluran diplomatik, melainkan kombinasi intelijen, ekonomi dan koalisi regional. Bebas aktif bukan sekadar doktrin, ia adalah jaringan yang harus dirawat setiap hari.

Hormuz berikutnya tidak akan menunggu Indonesia siap. Dan ketika ia datang, Beijing mungkin tidak selalu ada di seberang telepon. Ujian berikutnya, dengan taruhan lebih besar, pasti akan datang. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terus menunggu langkah lawan, atau akhirnya belajar untuk bergerak lebih dulu?. (*)