OPINI—Tragedi anak membunuh ibu kandung di Medan mengejutkan publik dan mengguncang nalar kemanusiaan. Sulit diterima akal sehat ketika pelaku pembunuhan adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun, masih duduk di bangku kelas VI sekolah dasar.
Namun fakta tersebut nyata dan tak terbantahkan. Kasus ini bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan potret krisis keluarga, paparan konten kekerasan digital, serta lemahnya sistem perlindungan anak di era teknologi.
Peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2025. Publik awalnya sulit mempercayai bahwa seorang anak mampu melakukan pembunuhan sedemikian keji. Berbagai asumsi bermunculan di media sosial, sebagian mencoba menyangkal fakta dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Namun, setelah kepolisian mengungkap motif pembunuhan, kegemparan justru semakin meluas.
Sebagaimana diberitakan detiknews.com, polisi mengungkap bahwa bocah berinisial AI (12) membunuh ibu kandungnya, F (42), di Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan bahwa perbuatan tersebut diduga dipengaruhi oleh obsesi terhadap game online dan tontonan anime yang menampilkan adegan pembunuhan menggunakan senjata tajam.
AI juga disebut sering menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk ancaman pisau dari sang ibu kepada ayah dan kakaknya, serta pemukulan terhadap kakaknya. Faktor lain yang memicu emosi AI adalah penghapusan game online miliknya oleh sang ibu.
Kasus ini terasa miris, tetapi sayangnya bukan satu-satunya. Sepanjang 2025, kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan tren mengkhawatirkan. Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri mencatat, sejak Januari hingga 10 Juli 2024 saja terdapat 8.351 anak yang menjadi tersangka berbagai tindak kejahatan dan kekerasan, atau lebih dari 1.000 kasus setiap bulan.
Di Sulawesi Selatan, Polda mencatat 621 anak berhadapan dengan hukum. Pada 2025, jumlah tersebut dilaporkan terus meningkat. Fenomena ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak.
Kasus matrisida di Medan menunjukkan bahwa penyebabnya sangat kompleks. Keluarga yang secara ekonomi berkecukupan ternyata tidak menjamin terciptanya rumah yang harmonis.
Pertengkaran suami istri yang terus-menerus, ayah yang gagal menjalankan peran sebagai qawwam, serta ibu yang meluapkan tekanan emosional kepada anak-anak menciptakan lingkungan rumah yang penuh ketegangan. Dalam kondisi seperti ini, anak mudah mencari pelarian ke dunia game dan tontonan digital yang tidak terkontrol.
Lemahnya peran negara dalam memproteksi ruang digital memperparah situasi. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai konten berbahaya, mulai dari kekerasan, pornografi, judi online, hingga game yang sarat sadisme. Bahkan, memasukkan anak ke sekolah berbasis agama atau pesantren pun tidak otomatis menjadi jaminan terbentuknya akhlak yang baik jika lingkungan keluarga dan sistem sosial tidak mendukung.
Sistem Kapitalis Sekuler sebagai Akar Masalah
Tragedi ini seharusnya membuka kesadaran bahwa kesalahan tidak bisa dibebankan semata kepada anak atau orang tua. Keduanya sejatinya adalah korban dari sistem kehidupan yang rusak. Sistem kapitalis sekuler menempatkan keuntungan materi sebagai tujuan utama, mengabaikan dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Agama dipisahkan dari kehidupan, sehingga manusia bertindak berdasarkan hawa nafsu tanpa kendali nilai ilahiah.
Akibatnya, tatanan keluarga rapuh, masyarakat cenderung individualistis, dan negara gagal menjalankan peran perlindungan secara optimal. Dunia digital dikendalikan oleh kepentingan kapitalis yang memainkan algoritma demi keuntungan, tanpa memedulikan dampaknya terhadap perkembangan mental dan moral anak.
Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi
Orang tua perlu menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dididik dengan ilmu dan kesabaran. Ilmu agama, ilmu mendidik anak, keterampilan komunikasi, serta pemahaman karakter anak sesuai usianya di era digital harus menjadi bekal utama. Sayangnya, ilmu parenting yang diwariskan sering kali tidak relevan dengan tantangan zaman saat ini.
Sekolah seharusnya lebih peka terhadap kondisi murid atau santri, serta bersinergi dengan orang tua. Kurikulum tidak boleh berhenti pada formalitas, tetapi harus mampu membentuk pola pikir dan sikap yang dapat diamalkan dalam kehidupan nyata.
Masyarakat juga memegang peran penting sebagai kontrol sosial. Budaya individualisme perlu ditinggalkan, digantikan dengan kepedulian kolektif, saling menasihati dalam kebaikan, dan mencegah kemungkaran di lingkungan sekitar.
Negara memiliki tanggung jawab terbesar. Seluruh perangkat untuk mencegah dan menangani kejahatan berada di tangan negara. Perlindungan anak di dunia nyata dan dunia maya harus diwujudkan melalui regulasi tegas, pengendalian algoritma, pemblokiran konten berbahaya, serta kurikulum pendidikan yang membentuk generasi kuat dan berkarakter. Sayangnya, kedaulatan digital hingga kini masih jauh dari harapan.
Islam Menawarkan Solusi Komprehensif
Umat Islam seharusnya menyadari bahwa solusi atas berbagai persoalan umat adalah kembali kepada Allah SWT dengan menerapkan syariat-Nya secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Syariat Islam mengandung maslahat yang menjaga manusia dari kerusakan, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun negara.
Sejarah mencatat bahwa salah satu kekuatan Daulah Islam adalah kedaulatan hukum berada di tangan syara’. Seluruh sistem (ekonomi, pendidikan, politik, hukum, hingga pengelolaan teknologi) berjalan sesuai aturan Allah. Inilah yang menjadikan masyarakat aman, kriminalitas terkendali, dan generasi tumbuh dalam lingkungan yang sehat. (*)
Wallahu a’lam bishawab.
Penulis:
Wihdaniah, S.Kep
(Aktivis Muslimah Peduli Umat dan Generasi)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.
