MAKASSAR—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melaunching aplikasi APIP TA’ inovasi Inspektorat Kota Makassar, di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (16/7/2024).
Selain Danny Pomanto, Ikut melaunching aplikasi APIP TA’, Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK Tri Budi Rochmanto dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro.
Mereka didampingi Kepala Inspektorat Kota Makassar A Asma Zulistia Ekayanti. Juga turut hadir Pj Sekda Firman Pagarra, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar Syahruddin serta seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar lainnya.
Aplikasi APIP TA’ sendiri hadir untuk mengoptimalkan pengawasan internal Pemerintah Kota Makassar yang bersinergi dengan BPKP dan KPK RI.
Danny Pomanto mengatakan aplikasi APIP TA’ terintegrasi dengan Command Center Pemkot Makassar yang sementara dibangun di gedung Makassar Government Center (MGC).
Langkah ini sebagai bentuk dukungan Makassar sebagai Smart City. Apalagi, aplikasi APIP TA’ akan terkoneksi langsung dengan KPK RI dan BPKP.
“APIP TA’ ini mengintegrasikan semua sistem, termasuk keuangan dan kinerja itu semua akan terkoneksi secara digital,” kata Danny Pomanto.
Kehadiran aplikasi APIP TA’ memudahkan semua pihak di dalam melakukan pengawasan. Baik itu Inspektorat sebagai APIP, maupun KPK RI, BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski begitu, aplikasi ini tidak terbuka untuk umum. Aplikasi APIP TA’ hadir sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor).
Aplikasi APIP TA’ juga memudahkan pemerintah kota di dalam melakukan pengawasan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar bisa diperiksa lebih awal.
Sebab pelaporan melalui aplikasi APIP TA’ dapat dilihat secara real time. Kinerja masing-masing OPD dapat terpantau.
Sementara itu, Koordinator Korsupgah Wilayah IV KPK Tri Budi Rochmanto memberi apresiasi kepada pemerintah kota khususnya Inspektorat di dalam menghadirkan aplikasi APIP TA’
Dengan hadirnya APIP TA’ ini, Tri Budi berharap Pemkot Makassar terhindar dari tindak pidana korupsi. Apalagi KPK sebagai mitra kerja dari I Inspektorat bisa melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan.
“Kita diberikan akses, jadi kita bisa memantau langsung,” tutupnya. (*/4dv)
