SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier •
Makassar

DLH Kota Makassar segera Koordinasi KPU dan Bawaslu Tertibkan APK di Pohon

803
×

DLH Kota Makassar segera Koordinasi KPU dan Bawaslu Tertibkan APK di Pohon

Sebarkan artikel ini
DLH Kota Makassar segera Koordinasi KPU dan Bawaslu Tertibkan APK di Pohon
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di pohon dengan menggunakan paku yang perpotensi merusak bahkan mematikan pohon.

MAKASSAR—Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di pohon dengan menggunakan paku yang perpotensi merusak bahkan mematikan pohon.

Sebelum melakukan penertiban, Ferdi berencana akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terlebih dahulu.

Hal itu untuk memastikan penertiban dilakukan berdasarkan regulasi dari KPU, Bawaslu atau menggunakan Perwali No 28 Tahun 2023.

“Jauh lebih bagus kami akan komunikasi dengan Bawaslu dan KPU, apakah tidak ada aturan yang diberikan. Misalnya tingkat DLH, belum diterapkan aturan yang ada tentang penggunaan APK, maka kami bisa lakukan penertiban berdasarkan aturan Perwali yang ada,” kata Ferdi, Senin (27/5/2024).

Sejauh ini lanjut Ferdi belum ada regulasi dari KPU atau Bawaslu, sehingga DLH Kota Makassar belum melakukan penindakan. Alasannya, untuk menghargai KPU dan Bawaslu dan belum menganggu estetika kota. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com