JENEPONTO—Puluhan aktivis Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Jeneponto melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pertanian dan Bidang Peternakan. Mereka memprotes pengadaan ternak berupa kuda, sapi, dan kambing yang dinilai tidak transparan dan berpotensi bermasalah.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Periksa penyedia, kuda 12 ekor Rp795 juta, sapi 27 ekor Rp310 juta, kambing 90 ekor Rp215 juta. Tangkap dan adili Kadis Pertanian, Kabid Peternakan, dan tiga perusahaan penyedia.”
Salah satu orator aksi, Edi Heriyanto, menuntut agar Dinas Pertanian memberikan data kelompok tani penerima bantuan dan petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran ternak.
“Kami meminta data nama kelompok penerima bantuan ternak indukan kuda, sapi, dan kambing. Kami juga ingin juknis penyaluran bantuan ini diperlihatkan kepada publik,” tegas Edi.
Subair Deta, aktivis lainnya, menambahkan bahwa mereka ingin mencocokkan temuan lapangan dengan data resmi yang dimiliki dinas.
“Kami mendesak transparansi agar masyarakat, khususnya kelompok tani, tidak terbebani biaya tambahan, seperti saat mengawinkan ternak kuda,” katanya.
Aktivis menilai ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang menimbulkan kecurigaan terhadap akuntabilitas anggaran.
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan untuk memastikan anggaran ini benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” harap salah satu peserta aksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan 12 ekor kuda dengan anggaran Rp795 juta dilakukan melalui CV Sang Dwija Amawabhumi untuk tiga kelompok tani.
Sementara itu, pengadaan 27 ekor sapi senilai Rp310 juta dan 90 ekor kambing senilai Rp215 juta dilaporkan belum sepenuhnya jelas penerimanya di beberapa desa.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Ahmad Tunru, menegaskan bahwa semua proses sudah sesuai prosedur. “Penyaluran bantuan ternak dilakukan dengan pendampingan pihak terkait,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Peternakan, Drh. Nurliani Syamsul. Ia mengaku akan menerima temuan di lapangan sebagai masukan.
“Kami terbuka terhadap aspirasi ini. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, apalagi program ini masih dalam tahap berjalan,” jelas Nurliani. (*)
