JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ini terkait posisi strategis yang bersentuhan langsung dengan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.
Sebanyak 11 pejabat berasal dari mekanisme seleksi terbuka, sementara satu orang melalui mutasi antarinstansi. Proses ini mencerminkan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi dan tanggung jawab.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujarnya.
Ia menyebut Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membuat ekspektasi pekerja dan pencari kerja terhadap layanan pemerintah semakin tinggi.
Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik memastikan pelayanan publik berjalan lebih responsif dan berdampak nyata. Kinerja mereka akan berpengaruh pada layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan data ketenagakerjaan, hingga tata kelola internal kementerian.
“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Yassierli juga memaparkan tujuh tantangan yang dihadapi Kemnaker, mulai dari penguatan link and match dan optimalisasi Balai Latihan Kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan dan K3, hubungan industrial yang transformatif, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, hingga reformasi birokrasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, di antaranya membangun kepercayaan publik, mentransformasi layanan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, menyiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling, memperluas inklusivitas, menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Adapun 12 pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Irma Puspita, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan da n Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
2. R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Jenderal
3. Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Amran, S.T. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
5. Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
6. Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
7. Nuryanti, S.E., M.E. sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9. dr. Muzakir, M.K.M. sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K sebagai Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Baderi, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
12. Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. sebagai Inspektur III, Inspektorat Jenderal. (*)
