JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengingatkan lulusan perguruan tinggi bahwa ijazah bukan lagi satu-satunya penentu untuk bersaing di pasar kerja yang terus berubah akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pesan itu disampaikan Yassierli saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina bertema “Membangun Generasi Inovatif, Kompetitif, dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju” di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus menyiapkan strategi “Triple Readiness” atau tiga kesiapan agar mampu bertahan dan memanfaatkan peluang kerja baru di era digital.
“Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen,” ujar Yassierli di hadapan para wisudawan.
Ia mengutip data LinkedIn yang menunjukkan 80 persen judul pekerjaan saat ini belum ada 20 tahun lalu. Bahkan, sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini diperkirakan tidak lagi relevan dalam 10 tahun ke depan.
Meski begitu, Yassierli menilai perubahan tersebut juga membuka peluang baru di sektor green economy, digital platform, dan care economy.
Kesiapan pertama dalam konsep Triple Readiness adalah Technical Skills Readiness. Menurut Yassierli, lulusan perguruan tinggi harus memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, termasuk kemampuan digital tingkat lanjut dan keterampilan ekonomi hijau.
Ia menegaskan kemampuan menggunakan media sosial saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini.
Kedua, Human Skills Readiness. Yassierli mengatakan kemampuan berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi faktor pembeda di tengah penggunaan AI yang semakin masif.
“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” katanya.
Ketiga, Market Entry Readiness, yakni kesiapan lulusan memahami dinamika industri dan kebutuhan pasar kerja. Karena itu, ia meminta lulusan memiliki portofolio, pengalaman magang, serta sertifikasi kompetensi sebagai bukti kemampuan di dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti meningkatnya kebutuhan kemampuan AI di dunia industri. Berdasarkan hasil survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia menyatakan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar AI.
Selain itu, permintaan tenaga kerja dengan kemampuan AI di Asia Tenggara disebut meningkat hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.
“Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir,” tegasnya.
Di akhir orasinya, Yassierli menyebut pemerintah terus membuka akses pengembangan kompetensi melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
“Kuncinya adalah growth mindset. Jangan pernah merasa puas dengan ijazah yang ada. Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” pungkasnya.(*)
