MAKASSAR—Dinas Pertanahan Kota Makassar terus mematangkan proses pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan Jembatan Barombong. Langkah itu ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) hasil penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pembangunan Jembatan Barombong Tahun 2026, Rabu (13/5/2026).
FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Sipakalebbi Kantor Wali Kota Makassar tersebut dipimpin Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, SH., MH.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas instansi dalam membahas proses pengadaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kota Makassar.
Dalam forum tersebut, sejumlah pihak terkait turut hadir memberikan masukan dan saran terhadap dokumen DPPT yang telah disusun. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan dokumen agar pelaksanaan pembangunan Jembatan Barombong berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.
Diketahui, pembangunan jembatan kembar Barombong difokuskan pada proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026. Proyek strategis ini diharapkan mampu mengurai kemacetan kronis di kawasan selatan Kota Makassar.
Pembangunan Jembatan Barombong merupakan proyek kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah pusat. Pemkot Makassar berperan dalam proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilanjutkan oleh Pemprov Sulsel.
Beberapa waktu lalu, saat meninjau lokasi proyek Jembatan Barombong, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berfokus mendukung penyelesaian pembebasan lahan sebagai landasan utama pembangunan jembatan.
“Kita kota menjadi supporting untuk membebaskan lahan landasan dari jembatan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini di bulan Juni,” ujar Munafri.
Ia juga menyebut proyek Jembatan Barombong telah masuk dalam daftar prioritas Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera dilanjutkan pembangunannya setelah proses pembebasan lahan selesai.
Melalui FGD tersebut, Dinas Pertanahan Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antarinstansi guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi mobilitas dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar. (Ag4ys/4dv)
