Di Balik “Orang Desa Tidak Pakai Dolar”: Potret Rapuhnya Kedaulatan Pangan dalam Sistem Kapitalisme

OPINI—Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tempe bukan sekadar lauk sederhana. Tempe merupakan sumber protein yang terjangkau dan menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

Karena itu, ketika harga kedelai impor naik dan ukuran tempe mulai menyusut, sesungguhnya yang sedang terjadi bukan sekadar persoalan produksi pangan, melainkan gambaran rapuhnya sistem ekonomi yang mengatur kehidupan rakyat hari ini.

Dengan begitu para perajin tahu dan tempe di berbagai daerah menghadapi tekanan yang semakin berat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat harga kedelai impor terus meningkat.

Harga yang sebelumnya berada pada kisaran Rp950.000 hingga Rp970.000 per kuintal kini mencapai sekitar Rp1.100.000 per kuintal. Kenaikan tersebut secara langsung menekan biaya produksi para perajin yang selama ini bergantung pada pasokan kedelai impor.(Kumparan.com 23 Mei 2026)

Di tengah kondisi tersebut, banyak perajin terpaksa mencari berbagai cara agar harga jual tempe tetap dapat dijangkau masyarakat. Sebagian memilih memperkecil ukuran tempe, sebagian lainnya mengurangi volume produksi.

Ada pula yang tetap mempertahankan ukuran produk, tetapi harus rela melihat keuntungan mereka menyusut hingga puluhan persen. Kondisi semakin berat karena kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kedelai, tetapi juga pada plastik kemasan yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi.

Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang ikut menanggung dampak. Dengan harga yang sama, ukuran tempe menjadi lebih kecil. Produksi yang berkurang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Di saat daya beli rakyat belum sepenuhnya pulih, sehingga mempersempit akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau. (Kompas.com 22 Mei 2026)

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketika bahan baku pangan strategis bergantung pada pasokan luar negeri, maka setiap gejolak ekonomi global akan langsung memengaruhi kehidupan rakyat.

Orang Desa Memang Tidak Pakai Dolar, Tapi Tetap Menanggung Dampaknya

Pasca pelemahan rupiah terhadap dolar AS dikisaran Rp 17.600 Presiden menyampaikan statemen bahwa “orang desa tidak pakai dolar”. Secara komunikasi politik, pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik di tengah gejolak kurs. Namun, ditinjau dari realitas ekonomi, persoalannya tidak sesederhana itu.

Memang benar masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Akan tetapi, banyak kebutuhan yang mereka konsumsi sangat dipengaruhi oleh dolar AS. Kedelai untuk bahan baku tempe sebagian besar masih diimpor.

Gandum untuk berbagai produk pangan juga berasal dari luar negeri. Belum lagi BBM untuk mobilitas kelancaran proses meengangkut hasil pertanian maupun kebutuhan pokok yang harganya sangat dipengaruhi pasar energi global dengan dolar AS sebagai mata uang acuan.

Di sinilah muncul efek dominonya ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor naik. Harga bahan baku meningkat. Biaya transportasi membengkak. Biaya produksi bertambah. Pada akhirnya harga barang di pasar dan warung-warung desa ikut meroket. Konsekwensinya, meskipun rakyat desa tidak memegang dolar, mereka tetap menanggung dampak langsung dari naik turunnya mata uang tersebut.

Dengan kata lain, yang menjadi persoalan bukan apakah rakyat desa menggunakan dolar atau tidak, melainkan apakah perekonomian negara bergantung pada dolar. Selama pangan, energi, dan berbagai kebutuhan strategis masih bergantung pada impor dan pasar global, maka setiap gejolak dolar akan menimbulkan efek sistemik yang ujungnya dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok desa.

Kapitalisme Melahirkan Ketergantungan

Fenomena ini memperlihatkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini. Pelemahan rupiah dan mahalnya kedelai impor menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme melahirkan ketergantungan yang besar terhadap pasar global dan mata uang asing. Ketika terjadi gejolak ekonomi di luar negeri, rakyat kecil menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.

Naiknya harga kedelai dan plastik kemasan juga menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan usaha rakyat. Negara cenderung menyerahkan urusan ekonomi kepada mekanisme pasar. ketika harga bahan baku melonjak, para perajin kecil harus berjuang sendiri mencari cara agar tetap bertahan.

Ketergantungan terhadap impor kedelai mencerminkan lemahnya kemandirian pangan dan ekonomi negara. Padahal Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, iklim yang mendukung, serta sumber daya manusia yang melimpah. Namun kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Tidak hanya menimpa perajin tempe dan tahu. Para peternak ayam petelur, peternak puyuh, hingga pelaku usaha peternakan lainnya juga terkena imbasnya. Banyak bahan baku pakan ternak masih bergantung pada komoditas impor atau sangat dipengaruhi harga pasar global.

Maka setiap kali nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi ikut meningkat. Pada akhirnya harga telur, daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya ikut terdorong naik. Dipastikan melahirkan dampak sistemik dari kebijakan ekonomi yang membiarkan kebutuhan strategis rakyat bergantung pada pasar internasional.

Ironisnya, ini berlangsung justru di negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah dan potensi pertanian yang besar. Alih-alih membangun kemandirian produksi dalam negeri, kebijakan ekonomi kapitalistik justru lebih mengandalkan impor dengan alasan efisiensi pasar. Dengan terjadinya gejolak ekonomi global, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya melalui kenaikan harga dan menurunnya daya beli.

Kebijakan ekonomi kapitalis tidak dapat dipisahkan dari sistem moneter yang digunakan dunia saat ini, yaitu sistem fiat money atau uang kertas. Rupiah maupun dolar tidak lagi ditopang oleh emas dan perak, melainkan hanya bergantung pada kepercayaan dan kekuatan ekonomi negara penerbitnya. Karena dolar didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat mata uang, menyebabkan mendominasi perdagangan dunia.

Sehingga negara-negara berkembang menjadi sangat rentan terhadap kebijakan ekonomi negara adidaya. Ketika suku bunga berubah di Amerika atau terjadi gejolak ekonomi global, seketika menjalar hingga ke pasar tradisional dan warung-warung kecil di desa. Inilah salah satu bukti rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan ketergantungan sebagai fondasi utamanya.

Ekonomi Islam Memberi Solusi, Bukan Janji

Islam tidak hanya menjelaskan akar persoalan, tetapi juga menawarkan solusi yang mendasar. Dalam perspektif Islam, negara adalah pengurus urusan rakyat yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan melindungi mereka dari berbagai bentuk tekanan ekonomi.

Sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah, mata uang yang digunakan adalah dinar berbasis emas dan dirham berbasis perak. Dengan nilai intrinsik yang dimilikinya, mata uang tersebut lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh spekulan maupun kebijakan negara lain. Sistem ini akan mengurangi ketergantungan terhadap dominasi dolar dan memberikan stabilitas yang lebih kuat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Khilafah akan menghidupkan sektor pertanian secara serius dan terencana. Negara akan membuka serta mengelola lahan-lahan produktif, membantu petani dengan modal, bibit, pupuk, teknologi, dan sarana produksi yang memadai. Dengan kebijakan seperti ini, produksi kedelai dalam negeri dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan nasional tidak lagi bergantung pada impor.

Politik ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara berkewajiban memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Negara juga melindungi para perajin dan pelaku usaha kecil agar tidak menjadi korban gejolak ekonomi yang berasal dari sistem yang zalim dan penuh ketidakpastian.

Karena itu, masalah naiknya harga kedelai impor hari ini bukan sekadar masalah tempe yang mengecil atau keuntungan perajin yang menurun. Akan tetapi cermin dari rapuhnya kedaulatan pangan dalam sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada ketergantungan dan dominasi pasar global.

Di balik pernyataan bahwa “orang desa tidak pakai dolar”, kenyataannya dolar tetap memengaruhi sampai dapur hingga isi piring rakyat. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor naik. Ketika kedelai naik, biaya produksi membengkak. Ketika biaya produksi membengkak, harga pangan ikut terdorong naik. Efek domino inilah yang akhirnya harus ditanggung rakyat.

Sudah saatnya persoalan ini tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis ekonomi, tetapi sebagai akibat dari sistem yang diterapkan. Selama ketergantungan terhadap impor, dolar, dan pasar global tetap dipertahankan, maka rakyat akan terus menjadi korban. Islam menawarkan yaitu sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemandirian pangan, stabilitas moneter, dan pemenuhan kebutuhan rakyat secara hakiki. (*)

Wallahu a’lam bish-shawab.