MAKASSAR — Sorotan publik terhadap anggaran jamuan makan dan minum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai sekitar Rp12 miliar akhirnya mendapat penjelasan resmi. Angka fantastis yang ramai dikaitkan dengan jamuan berkonsep “bintang lima” itu disebut tidak mencerminkan fakta penggunaan anggaran yang sebenarnya.
Kepala Biro Umum Setda Sulsel, H. Suhartono Nurdin, Rabu (10/6/2026) menegaskan bahwa nilai Rp12 miliar tersebut merupakan pagu kebutuhan selama satu tahun anggaran, bukan biaya untuk satu kegiatan atau satu agenda tertentu sebagaimana berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, persepsi yang muncul seolah-olah pemerintah menghabiskan miliaran rupiah untuk kegiatan seremonial lahir karena informasi yang beredar hanya melihat angka tanpa memahami peruntukan anggaran secara menyeluruh.
“Angka itu merupakan akumulasi kebutuhan sepanjang tahun untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Jadi bukan untuk satu acara dan bukan pula untuk jamuan mewah seperti yang dipersepsikan,” kata Suhartono.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan, mulai dari rapat koordinasi, penerimaan tamu resmi, forum konsultasi publik, hingga pertemuan lintas perangkat daerah yang melibatkan banyak pihak dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya untuk kebutuhan internal birokrasi, anggaran itu juga disebut mengakomodasi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pemprov Sulsel, kata dia, kerap memberikan fasilitasi konsumsi bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, hingga forum kemitraan yang mendukung program pembangunan daerah.
Karena itu, Suhartono menilai pelabelan anggaran tersebut sebagai jamuan “bintang lima” berpotensi menyesatkan opini publik. Ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran tetap mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan serta berada dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.
“Penggunaannya mengikuti aturan yang berlaku dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan anggaran untuk pesta atau kemewahan,” tegasnya.
Pemprov Sulsel pun berharap masyarakat melihat data anggaran secara utuh agar polemik yang berkembang tidak menggiring opini yang keliru terhadap kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang dijalankan sepanjang tahun. (Y5l/Ag4ys)
