MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat langkah pengendalian inflasi. Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak cepat memastikan harga pangan tetap terjangkau, pasokan aman, dan distribusi berjalan lancar.
Jufri menekankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi sebagai kunci menjaga stabilitas harga di Sulsel.
Penegasan itu disampaikan Jufri saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Senin (10/8/2026).
Menurut Jufri, keterjangkauan harga harus dijaga melalui intervensi yang tepat, termasuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama untuk komoditas yang berpotensi mendorong inflasi.
“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” ujar Jufri.
Di sisi pasokan, Jufri meminta TPID kabupaten/kota tidak hanya menunggu gejolak harga, tetapi aktif melakukan pemantauan langsung di pasar bersama Satgas Pangan.
“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” katanya.
Distribusi juga menjadi titik krusial. Jufri mendorong kerja sama antardaerah diperkuat agar daerah yang mengalami defisit pasokan dapat terhubung dengan daerah yang memiliki surplus.
“Kerja sama antardaerah harus dibangun. Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.
Untuk memperkuat pasokan dari sisi hulu, Pemprov Sulsel terus mendorong peningkatan produksi pangan. Dukungan kepada petani dilakukan melalui bantuan bibit lewat program Mandiri Benih serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” sebutnya.
Jufri juga mendorong penguatan basis data digital agar perkembangan harga dan stok dapat dipantau lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, komunikasi kepada masyarakat dinilai penting untuk mencegah pembelian panik dan mendorong pola konsumsi yang lebih bijak.
Ia turut menekankan peran Tim Penggerak PKK dalam mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan keluarga serta membeli bahan pangan sesuai kebutuhan.
“Komunikasi yang efektif juga diperlukan. Bagaimana peran PKK mengajak masyarakat untuk menanam untuk kepentingan konsumsi keluarga. Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengungkapkan, Sulsel pada Juli 2026 mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan (mtm). Namun secara tahunan, inflasi tercatat 2,75 persen (yoy) dan secara tahun kalender mencapai 2,36 persen (ytd).
Hingga kini, sebanyak 830 GPM telah dilaksanakan di Sulsel. Sebanyak 440 GPM atau sekitar 53 persen di antaranya digelar di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Rizki menilai pelaksanaan GPM masih perlu dievaluasi, terutama dari sisi ketepatan lokasi dan sasaran. Ia meminta pelaksanaan GPM mengedepankan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas.
“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” ungkap Rizki.(Ag4ys)
