JAKARTA — Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi para pengusul calon daerah otonomi baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia untuk menyatukan langkah sekaligus mengawal agenda penataan dan pembentukan daerah baru.
Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel sekaligus Ketua Forkoda PP CDOB Sulsel, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, menyebut antusiasme peserta tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Rapimnas kali ini dihadiri peserta yang membludak, lebih besar dari tahun sebelumnya. Kita laksanakan di Gedung Joang 45 karena kita memang dalam suasana perjuangan,” ujar Hasbi di sela kegiatan.
Menurut Hasbi, terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus perjuangan para pengusul DOB. Pertama, mendorong pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Kedua, mengawal penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan daerah.
“Ada hal yang diperjuangkan, yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP. Semangatnya sangat luar biasa,” katanya.
Rapimnas tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Penataan Daerah dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia.”
Hasbi mengatakan aspirasi pemekaran dari kawasan Indonesia Timur dalam forum tersebut cukup kuat. Namun, ia menegaskan perjuangan pembentukan DOB tidak hanya berasal dari kawasan timur, karena usulan dari wilayah barat Indonesia juga tetap berkembang.
“Wilayah Timur Indonesia saat ini sangat seksi untuk isu pemekaran. Tapi tentu tanpa menafikan usulan dari wilayah barat yang juga tetap ada,” jelasnya.
Sulsel Bawa Lima Aspirasi Pemekaran
Dalam konsolidasi nasional tersebut, Sulawesi Selatan turut membawa sejumlah aspirasi pembentukan daerah baru. Sebanyak 12 delegasi Sulsel hadir untuk mengawal agenda tersebut.
Hasbi menyebut terdapat empat usulan CDOB kabupaten dan satu usulan pembentukan provinsi yang dibawa dalam forum nasional.
“Untuk Sulsel ada empat CDOB kabupaten, yaitu Toraja Barat, Bone Selatan, dan Luwu Tengah, serta satu usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya,” tuturnya.
Ia menilai kepastian kebijakan penataan daerah penting bagi wilayah yang telah lama mengusulkan pembentukan DOB. Konsolidasi nasional juga dinilai menjadi ruang memperkuat koordinasi antara pengusul CDOB dan pemangku kepentingan di tingkat pusat.
Bagi Hasbi, pemekaran bukan semata soal perubahan struktur administrasi pemerintahan. Penataan daerah juga berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan publik, memperluas jangkauan pemerintahan dan mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau itu amanah konstitusi, hak konstitusional, tentu semua upaya akan kita lakukan,” tegasnya.
Siapkan Langkah Konstitusional
Selain melalui konsolidasi organisasi dan komunikasi kebijakan, Hasbi menyatakan dukungan terhadap kemungkinan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun mendatang.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu opsi perjuangan sepanjang ditempuh melalui koridor hukum yang berlaku.
“Itu adalah amanat konstitusi dan hak warga negara, jadi tidak ada masalah. Semua upaya akan kita lakukan karena pada dasarnya pemekaran itu adalah hak masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, BPW KKLR Sulsel bersama Forkoda PP CDOB Sulsel akan terus mengawal aspirasi pembentukan daerah baru di Sulsel melalui berbagai mekanisme yang tersedia.
Khususnya, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya serta sejumlah CDOB kabupaten yang selama ini telah diperjuangkan.
“Harapan kita, perjuangan ini terus berjalan. Pemekaran itu sesungguhnya adalah hak daerah,” pungkasnya. (Cr/ Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda
