Polemik Gibran dalam Pusaran Politik Hukum Tata Negara

OPINI—Perdebatan mengenai kedudukan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali memperlihatkan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya selesai sejak reformasi konstitusi. Persoalan tersebut bukan semata menyangkut siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, dijalankan menurut hukum, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam negara demokrasi konstitusional, kekuasaan tidak cukup memperoleh pembenaran melalui kemenangan elektoral. Kekuasaan juga harus tunduk pada prinsip kepastian hukum, etika pemerintahan, dan pembatasan kewenangan. Ketika ketiganya mengalami ketegangan, perdebatan politik dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi konstitusional.

Kedudukan wakil presiden menjadi menarik karena konstitusi Indonesia menempatkannya dalam posisi yang sekaligus penting dan terbatas. Wakil presiden dipilih bersama presiden melalui pemilihan umum, tetapi tidak memiliki kewenangan pemerintahan yang sepenuhnya mandiri.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden.

Rumusan sederhana tersebut menyimpan persoalan yang kompleks. Sejauh mana wakil presiden dapat menjalankan fungsi politik secara otonom? Bagaimana hubungan antara legitimasi elektoral dan kewenangan administratif?

Lebih jauh, bagaimana hukum tata negara harus merespons ketika jabatan wakil presiden menjadi pusat kontroversi politik? Pertanyaan ini penting dijawab melalui pembacaan sejarah politik, hukum konstitusi, administrasi pemerintahan, dan antropologi kekuasaan.

Sejarah Politik dan Kedudukan Wakil Presiden

Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa jabatan wakil presiden senantiasa berada dalam hubungan yang berubah-ubah dengan pusat kekuasaan. Pada awal kemerdekaan, Mohammad Hatta bukan sekadar pendamping Soekarno, melainkan salah satu arsitek republik yang berpengaruh besar dalam merumuskan gagasan demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan administrasi negara.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 menunjukkan bahwa posisi ini pernah memainkan peranan vital dalam pembentukan kelembagaan politik. Maklumat tersebut memberikan kewenangan legislatif sementara kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya lembaga perwakilan sebagaimana dikehendaki konstitusi.

Namun, pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956 memperlihatkan sisi persoalan lain. Ketegangan mengenai arah demokrasi, hubungan kekuasaan, dan perbedaan pandangan politik terbukti dapat memengaruhi keberlanjutan relasi presiden dan wakil presiden.

Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962) menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia pada dekade 1950-an dibentuk oleh ketegangan antara kepemimpinan politik, kekuatan partai, dan kelembagaan konstitusional. Pembacaan Feith membantu kita memahami bahwa stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum, tetapi juga kemampuan elite mempertahankan kesepakatan demokratis.

Memasuki masa Orde Baru, kedudukan wakil presiden semakin memperlihatkan karakter subordinatif. Presiden Soeharto mendominasi struktur kekuasaan, sementara wakil presiden menjalankan fungsi yang sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan.

Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (1978) menunjukkan kuatnya hubungan antara militer, birokrasi, dan kekuasaan politik dalam pembentukan rezim Orde Baru. Dalam struktur semacam itu, jabatan kenegaraan tidak dapat dipahami semata berdasarkan rumusan konstitusi karena praktik kekuasaan sering kali ditentukan oleh jaringan politik di luar hubungan kelembagaan formal.

Reformasi 1998 mengubah keadaan tersebut. Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 memperkuat legitimasi elektoral melalui pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, yang pertama kali dilaksanakan pada 2004.

Akan tetapi, perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghapus persoalan distribusi kekuasaan. Wakil presiden tetap memperoleh mandat elektoral bersama presiden, sedangkan pelaksanaan kewenangannya bergantung pada struktur pemerintahan presidensial.

Kontroversi Gibran dan Ujian Konstitusional

Perdebatan mengenai kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memperlihatkan bahwa persoalan konstitusional dapat muncul sejak proses pencalonan hingga pelaksanaan jabatan. Kontroversi pencalonannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.

Putusan tersebut membuka peluang pencalonan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah. Persoalan menjadi kian kompleks ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2023 menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, penting membedakan antara akibat hukum putusan pengadilan dan pertanggungjawaban etik hakim. Pelanggaran etik tidak dengan sendirinya membatalkan putusan konstitusional, tetapi dapat menggerus kepercayaan publik terhadap proses pembentukan keputusan hukum.

Perkembangan pada November 2026 menghadirkan babak baru. Gibran dilaporkan menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November menyusul polemik dokumen pendidikan dan perkembangan proses hukum. Pada 12 November, sejumlah media memberitakan penyerahan surat pengunduran diri tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Peristiwa ini harus dipahami secara hati-hati. Pengajuan pengunduran diri, berakhirnya masa jabatan secara konstitusional, dan proses pengisian jabatan merupakan tahapan yang berbeda. Begitu pula, persoalan administrasi dokumen pendidikan tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan pidana tanpa proses pembuktian yang sah.

Konstitusi menyediakan dua kerangka hukum yang perlu dibedakan:

1. Mekanisme Pemberhentian: Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
2. Pengisian Kekosongan Jabatan: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus memilih pengganti dari dua calon yang diajukan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Persoalan utamanya bukan sekadar pergantian pejabat. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara membedakan proses politik dari kewajiban hukum, serta menjamin bahwa pergantian kekuasaan berlangsung tanpa mengorbankan kepastian konstitusional.

Patronase Politik vs Legalitas Administrasi

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, melalui berbagai kajian mengenai politik lokal dan perubahan kekuasaan Indonesia, memperlihatkan bahwa demokratisasi tidak selalu menghilangkan jaringan patronase dan hubungan informal elite.

Penelitian yang berkaitan dengan tradisi kajian KITLV tersebut membantu menjelaskan bagaimana institusi demokrasi modern dapat berjalan berdampingan dengan pola kekuasaan personal.

Dalam Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia (2007) yang mereka sunting, desentralisasi dan demokratisasi dipahami sebagai arena perundingan kembali kekuasaan antara negara, elite lokal, dan masyarakat.

Kerangka tersebut relevan untuk membaca politik nasional, di mana kekuasaan bekerja tidak hanya melalui undang-undang, tetapi juga hubungan keluarga, jaringan sosial, dukungan ekonomi, serta loyalitas politik.

Konsep patronase membantu menjelaskan mengapa hubungan personal sering berpengaruh besar dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Akan tetapi, hubungan keluarga atau kedekatan politik tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran hukum. Penilaian konstitusional tetap membutuhkan dasar normatif dan pembuktian yang jelas.

Senada dengan itu, Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale (2019) memperlihatkan bahwa patronase dan klientelisme masih menjadi unsur penting dalam kompetisi elektoral Indonesia.

Temuan tersebut menunjukkan adanya jarak antara prosedur demokrasi formal dan praktik politik sehari-hari. Dari sinilah kontroversi wakil presiden memperoleh dimensi sosial yang lebih mendalam: masyarakat tidak semata mempertanyakan legalitas jabatan, tetapi juga keadilan akses terhadap kekuasaan.

Apabila proses politik dianggap memberikan keuntungan istimewa kepada kelompok tertentu, kepercayaan terhadap prinsip persamaan kesempatan dapat melemah. Sebaliknya, apabila kritik politik mengabaikan prosedur hukum, demokrasi berisiko berubah menjadi penghakiman berdasarkan tekanan massa.

Karena itu, pendekatan antropologi politik tidak boleh menggantikan pembuktian hukum, melainkan menjelaskan mengapa keputusan yang sah secara formal belum tentu memperoleh penerimaan sosial yang kuat.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan hubungan antara legalitas dan legitimasi dalam administrasi pemerintahan. Max Weber dalam Economy and Society (1922) membedakan legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Negara modern idealnya mengembangkan kewenangan berdasarkan aturan yang berlaku secara impersonal, bukan semata kesetiaan kepada tokoh atau hubungan personal.

Dalam konteks Indonesia, prinsip Weberian tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menempatkan asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan kewenangan publik.

Artinya, setiap keputusan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur yang jelas, alasan yang rasional, dan kewenangan yang sah.

Menjaga Keseimbangan Konstitusi

Kontroversi mengenai wakil presiden memperlihatkan pentingnya memilah tiga persoalan hukum yang saling berkaitan tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja:

• Keabsahan administrasi dalam proses pencalonan.
• Legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan umum.
• Pertanggungjawaban konstitusional ketika muncul persoalan hukum setelah pejabat menjalankan jabatannya.

Keputusan pengadilan dalam sengketa administrasi tidak otomatis memiliki akibat yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian pejabat negara. Demikian pula, dukungan mayoritas pemilih tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban administratif.

Dalam perspektif administrasi publik, pergantian wakil presiden juga menuntut kesinambungan pemerintahan. Program pembangunan, koordinasi kementerian, dan pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh persaingan elite. Negara harus membuktikan bahwa lembaga pemerintahan jauh lebih kuat daripada ketergantungan terhadap individu yang sedang menduduki jabatan.

Pengalaman sejarah Indonesia sejak 1945 memperlihatkan bahwa krisis politik sering menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas kelembagaan negara. Pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956, pergantian kepemimpinan nasional pada 1966–1967, perubahan kekuasaan pada 1998, serta reformasi konstitusi sesudahnya membuktikan bahwa keberlanjutan republik bergantung pada kemampuan institusi mengelola transisi politik.

Namun, setiap peristiwa memiliki dasar hukum dan konteks sejarah yang berbeda sehingga pengalaman masa lalu harus dijadikan pembelajaran, bukan alasan untuk menyamaratakan seluruh pergantian kekuasaan. Dalam konteks perdebatan saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat transparansi administrasi pencalonan, independensi lembaga peradilan, dan akuntabilitas pejabat publik tanpa menjadikan hukum sebagai instrumen penghukuman politik.

Demokrasi konstitusional tidak dibangun untuk melindungi seseorang dari pertanggungjawaban, tetapi juga tidak membenarkan seseorang kehilangan haknya hanya karena tekanan politik. Pada akhirnya, persoalan wakil presiden dalam pusaran politik hukum tata negara adalah ujian tentang bagaimana republik menjaga keseimbangan antara kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan etika penyelenggaraan kekuasaan.

Indonesia membutuhkan tradisi politik yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan, bukan sekadar alat pembenaran keputusan elite. Sebab, ukuran kedewasaan sebuah negara demokrasi bukanlah kemampuannya mempertahankan seorang pejabat, melainkan kesanggupannya memastikan bahwa setiap perubahan kekuasaan berlangsung secara sah, adil, dan bermartabat. (*)