JENEPONTO – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kabupaten Jeneponto yang menelan anggaran lebih dari Rp8,1 miliar justru berujung perkara hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah menemukan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 miliar.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Kejari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, SH, MH, di Kantor Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).
Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan SPAM jaringan perpipaan Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Program yang tersebar di 24 lokasi tersebut memiliki total anggaran Rp8.107.927.000.
Dalam proses penyidikan, tim kejaksaan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, mulai dari penentuan lokasi pembangunan yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai, hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diduga tidak sesuai ketentuan.
“Penetapan lokasi tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat yang memadai. Penyusunan RAB dilakukan oleh TFL, bukan KKM sebagaimana mestinya,” ungkap Akhmad Heru.
Penyimpangan lainnya ditemukan pada dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, serta kekurangan volume pekerjaan fisik. Penyidik juga mengungkap dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin yang diduga mengalir kepada sejumlah pihak terkait.
Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengungkap angka kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 186 orang saksi dan empat orang ahli. Sejumlah dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik turut dikumpulkan sebagai bagian dari proses pembuktian.
Berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti, Kejari Jeneponto menetapkan empat tersangka, masing-masing MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA); S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta MS dan NB yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Secara garis besar, para tersangka diduga memiliki peran dalam penyimpangan proses perencanaan dan penetapan lokasi, pengaturan penyusunan RAB, pengarahan pembelian material, hingga dugaan pemotongan dan penerimaan dana dari setiap pencairan pekerjaan.
Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dakwaan primair. Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 dengan ketentuan juncto yang sama.

Usai penetapan tersangka, keempatnya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung 18 November hingga 7 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.
Kejari Jeneponto memastikan penyidikan belum berhenti pada penetapan empat tersangka tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus melakukan penelusuran aset (asset tracing) untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.
Akhmad Heru menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta turut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(5353)













