SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA • Tak Cukup Urus Izin, DPMPTSP Makassar Dorong Pelaku Usaha Tertib Laporkan Investasi • Menggugat Lembaga Sendiri, Masih Layakkah Didis Suryadi Memimpin Rapat dan Menandatangani Dokumen DPRD Jeneponto? • Muhammad Aras Prabowo Gagas Ekonesia Metropolitan, Tawarkan Model Ekonomi Jakarta Berkeadilan • Rakyat Terus Menjadi Korban Kezaliman, Dana Bencana Pun Dikorupsi • Menaker Kirim Pedoman Hitung Upah Minimum 2027 ke Gubernur, Ini Formulanya •
Opini

Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA

5
×

Petaka Kapitalisme di Balik Karhutla, Islam Solusi Pengelolaan SDA

Sebarkan artikel ini
Riskiani, S.Pd (Pengajar)
Riskiani, S.Pd (Pengajar)

OPINI—Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain menjadi penopang ekonomi masyarakat, hutan juga berfungsi menyangga keseimbangan ekosistem, menyerap karbon, dan yang paling utama sebagai penghasil oksigen bagi seluruh makhluk hidup.

Namun, manfaat besar tersebut sirna ketika hutan mengalami kerusakan. Salah satu ancaman serius yang terus berulang di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla bukan sekadar peristiwa terbakarnya pepohonan, melainkan bencana lingkungan yang memicu dampak luas.

Asap tebal yang ditimbulkan dapat menyebar ke berbagai wilayah, mencemari udara, melumpuhkan aktivitas masyarakat, merusak ekosistem, hingga mengancam keselamatan jiwa.

Indonesia tercatat memiliki lahan gambut sekitar 22,5 juta hektare, menjadikannya salah satu negara dengan hutan gambut terluas di dunia. Proses akumulasi pembusukan sisa tumbuhan selama ribuan tahun membentuk lapisan tanah kaya bahan organik yang mampu menyimpan cadangan air dalam jumlah besar.

Sayangnya, fungsi alami tersebut berubah menjadi malapetaka sejak lahan gambut mengalami degradasi. Dari total lahan gambut di Indonesia, sekitar 16,4 juta hektare telah terdegradasi akibat terbakar.

Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan untuk perkebunan skala industri—mulai dari kayu, pulp dan kertas, padi, hingga kelapa sawit. Demi membuka lahan usaha, sejumlah perusahaan membangun jaringan kanal untuk menguras air di dalamnya. Ketika gambut mengering lalu terbakar, api sulit dipadamkan sehingga memicu kabut asap berkepanjangan.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luas karhutla di Indonesia telah mencapai 637.011 hektare (ha). Pulau Papua menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas area terbakar sebesar 173.197 ha atau setara 27,2% dari total luas karhutla nasional.

Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) menyusul di posisi berikutnya dengan luas kebakaran mencapai 146.488 ha atau sekitar 23% dari keseluruhan area terdampak. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di urutan ketiga dengan luas lahan terbakar mencapai 127.262 ha atau sekitar 20% dari total karhutla nasional *(Goodstats.id, 24-10-2026)*.

Kapitalisme, Akar Eksploitasi Hutan

Dalam pandangan kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi. Melihat luasnya hutan Indonesia, pelaku usaha berwatak kapitalis akan memandangnya sebagai “lahan basah” untuk mengeruk keuntungan. Hutan tidak lagi dijaga demi keberlangsungan hidup, melainkan dieksploitasi demi meraup laba sebesar-besarnya.

Sistem kapitalisme yang bertumpu pada prinsip kebebasan kepemilikan melahirkan kebijakan liberalistik. Alhasil, pembukaan lahan hutan dilegalisasi melalui pemberian izin konsesi kepada pemilik modal besar. Hutan yang semestinya dilindungi pun beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur dan kawasan industri.

Kondisi inilah yang mendorong korporasi dan oligarki menghalalkan segala cara demi keuntungan finansial, tanpa memedulikan kerusakan lingkungan di sekitarnya, bahkan hingga memakan korban jiwa.

Di sisi lain, sekularisme memisahkan aturan agama dari kehidupan, termasuk dalam tata kelola negara dan sumber daya alam (SDA). Akibatnya, jabatan kekuasaan kerap dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun golongan. Kursi kepemimpinan sering kali dijadikan batu loncatan untuk memperkaya diri sekaligus memuluskan bisnis para oligarki.

Karhutla yang terus berulang setiap tahun menjadi bukti nyata kegagalan sistem yang melandasi pengelolaan SDA saat ini. Selama tata kelola hutan masih tunduk pada orientasi keuntungan materi, berbagai upaya penanganan hanya akan menyentuh gejala permukaan tanpa pernah menyentuh akar masalahnya.

Pengelolaan Hutan dan Lahan dalam Islam: Solusi Tuntas Karhutla

Syariat Islam menetapkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama sebagai pengurus (raa’in) sekaligus perisai (junnah) bagi rakyatnya, terutama saat bencana melanda.

Negara wajib hadir sebagai tameng yang melindungi rakyat dari segala dampak karhutla dan tidak boleh membiarkan warga sengsara akibat sesak napas. Pemimpin yang abai terhadap kondisi rakyatnya tergolong zalim karena membiarkan masyarakat berada dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam nyawa).

Islam memandang hutan sebagai harta milik umum (milkiyah ‘ammah) yang wajib dikelola dan dijaga demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan untuk keuntungan korporasi. Dalam pemanfaatannya, Islam membagi mekanisme pengelolaan secara jelas.

Untuk pemanfaatan skala terbatas yang mudah dilakukan individu secara langsung—seperti mengambil ranting kayu, menebang pohon secukupnya, berburu, atau memanen madu, rotan, buah, dan air—masyarakat diperbolehkan mengaksesnya di bawah pengawasan ketat negara.

Sementara itu, pemanfaatan hutan dan lahan berskala besar yang membutuhkan modal dan teknologi tinggi—seperti eksplorasi tambang minyak, gas, dan emas—wajib dikelola langsung oleh negara. Seluruh hasilnya dimasukkan ke kas negara (baitulmal) untuk didistribusikan kembali demi kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan syariat.

Dalam aspek perlindungan, negara wajib melakukan pengawasan ketat serta mitigasi untuk mencegah perusakan hutan. Jika karhutla tetap terjadi, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan—mulai dari aparat pemadam, infrastruktur, anggaran, hingga militer—untuk memadamkan api secepat mungkin. Negara juga menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga yang terdampak asap.

Selain itu, negara memberlakukan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran, seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, maupun penebangan di luar batas izin. Sanksi takzir dapat berupa denda, cambuk, penjara, hingga hukuman mati, bergantung pada tingkat kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan. Prinsipnya adalah memberikan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang.

Inilah paradigma komprehensif Islam dalam menuntaskan persoalan karhutla, baik melalui langkah preventif maupun kuratif. Berulangnya bencana ekologis hari ini membuktikan bahwa penerapan sistem kapitalisme adalah sumber petaka, sekaligus menjadi pengingat akan urgensinya kembali pada syariat Allah Swt. Wallahualam bishawab. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com