TORAJA UTARA, BALUSU – Kasus penamparan oleh Kontraktor Papua yang berasal dari Toraja Jhon Renden Mangontan, kepada Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Papua Djuli Mambaya, akibat persoalan proyek.
Hal ini disampaikan Djuli Mambaya (DJM), kepada awak media di halaman Gereja Toraja Jemaat Palangi, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, Jumat (5/1/2017) kemarin.
“Awalnya bermula saat Pokja LPSE Provinsi Papua menemukan dokumen yang dipalsukan oleh perushaan milik Jhon Rende Mangontan, dan dilaporkan Pokja ke saya, bahwa perusahaan itu didiskualifikasi dari tender,” kata Djuli Mambaya.
Djuli Mambaya menyebutkan proyek pengaspalan di Angkasa Papua senilai Rp. 16 Miliar yang saat itu ditenderkan dan posisi perusahaan milik Jhon Rende Mangontan yakni PT. Vita Enggeenering di posisi pertama.
“Sesuai perintah Gubernur Papua, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Jhon Rende Mangontan yang juga Ketua IKAT Provinsi Papua dilaporkan ke pihak Kejati Papua, dan perusahaannya diusulkan berstatus blacklist,” ungkap DJM.
Peristiwa penamparan ini terjadi saat pembukaan Praya PPGT di halaman Gereja Toraja Jemaat Papalangi, September 2017 lalu, dan kejadian ini pun telah ditangani Polres Tana Toraja.
Dari keterangan Kapolrea Tana Toraja AKBP Julianto P. Sirait, berkas perkara penamparan ini sudah di serahkan ke pihak Kejari Tana Toraja untuk prosea selanjutnya.
Sementara Kepala Seksi Intelejen Kejari Tana Toraja Amri Kurniawan, membenarkan telah terimanya berkas penamparan yang menimpa Kadis PU dan Tata Ruang Provinsi Papua.
“Berkas sudah kami terima, dan sementara kami pelajari untuk memanggil beberapa saksi guna memperkuat saat di pengadilan nanti, status Pak Jhon Renden Mangontan berdasrakan berkas dari Polres Tana Toraja adalah tersangka,” ujar Amri Kurniawan, Sabtu (6/1/2017) siang.
Kejadian yang berlangsung disaat prosesi ibadah pada pembukaan Praya X PPGT tahun 2017 lalu merupakan hal yang sangat disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk para Diaspora Toraja di Papua. [*/Shar]
