MAKASSAR – Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Ir H Muhammad Tamzil, MP, IPU menjelaskan, sebagai perwakilan pemprov sulsel yang meneruskan perintah Gubernur Nurdin Abdullah, bahwa Sulsel ini adalah lumbung beras dan penyangga pangan Nasional. Maka tidak boleh kita main-main dalam mengurus hutan.
Demikian disampaikan Muhammad Tamzil, saat membuka Rapat Koordinasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan di Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang, Senin (22/7/2019)
Kadishut Sulsel, Muhammad Tamzil dalam sambutannya, menekankan keseriusan semua pihak yang terlibat, baik rekanan pelaksana maupun pendamping dan pengawasan.
“Saya tidak mau kegiatan RHL tidak berhasil, karena dana yang digunakan sangat besar sekitar Rp300 miliar dan merupakan yang terbesar dan terluas di Indonesia,” tegas Tamzil.
Tamzil berjanji akan mengawasi pelaksanaan RHL. Jika kegiatan ini sampai tahun ke tiga tidak berhasil, maka ia instruksikan kepada seluruh KPH untuk menolak berita acara serah terima.
“Ngapain kita selalu menerima barang bermasalah, masyarakat itu taunya kalau ada bencana hanya Dinas Kehutanan. Ini yang selalu saya suarakan lewat rakor di Kementrian LHK, jangan jadikan kami penonton pada saat melaksanakan kegiatan RHL sementara lokasi itu merupakan wilayah kelola KPH,” terangnya.
Tamzil mengingatkan kepada semua pihak, untuk tidak ikut main-main. Karena lembaga pengawas banyak yang mengintai kegiatan RHL di Sulsel begitu juga tim pendamping dan penilai.
“Sekali lagi saya tegaskan untuk bekerja profesional, kalau hasil perhitungan persen tumbuh tidak memenuhi syarat sesuai dengan kontrak, jangan di bayar. Kalau saya tahu ada permainan antara pelaksana dan penilai, maka saya yang paling pertama melaporkan, saatnya kita serius mengurus hutan,” tegasnya.
Tamzil juga minta kepada Kepala KPH sebagai ujung tombak dilapangan untuk terus melakukan pengawasan yang melekat pada kegiatan ini. Dengan anggaran sebesar Rp300 miliar, maka ini merupakan momentum untuk memperkuat sinergitas pusat dan daerah.
“Saya sering berkonsultasi ke Eselon II dan III Kementrian LHK. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat prioritas anggaran terbesar, ini menjadi sebuah harapan besar untuk segera merehabilitasi DAS kita yang sudah rusak,” ucap Tamzil.
“Tidak perlu kita saling menyalahkan masa lalu karena pada kenyataanya sekarang DAS sudah tidak berfungsi maksimal, kalau hujan turun akan banjir, musim kemarau kekurangan air sepanjang musim tidak bisa diprediksi. Bencana tahun lalu cukup menjadi perhatian serius bagi kita sekalian pelaku di Kehutanan,” imbuhnya.
Kepada semua pihak, lanjutnya, diharapkan menjaga dan mempertahankan pepohonan yang masih tersisa, karena kalau mengharapkan Polisi Kehutanan untuk menjaga 1,8 juta hektar dengan keterbatsan personil.
Dalam berbagai kesempatan rapat di Kementerian terus menyuarakan untuk penambahan tenaga Polisi Kehutanan. Solusi yang ditawarkan, agar Kementerian LHK memberikan masukan kepada Kementerian PAN-RB untuk memberikan formasi fungsional polisi kehutanan atau pengangkatan PPPK.
Di Sulawesi Selatan ada 500 personil Polisi Kehutanan Non PNS yang sudah mengabdi di Dinas Kehutanan Kabupaten. Namun pasca UU 23 Tahun 2014, mereka sudah tidak lagi dipekerjakan.
“Tapi untuk membantu organik Polhut Dinas Kehutanan, maka dilakukan seleksi dan sebanyak 310 orang yang diterima dan dihonor. Saat ini tersebar di seluruh KPH,” ujarnya.
Polhut non ASN ini, tambah Tamzil, sudah pernah ikut pendidikan dan latihan. dengan rata-rata masa kerjanya di atas 5 Tahun. Secara faktual dilapangan sudah melaksanakan tugas Polisi Kehutanan.
“Saya tegaskan akan terus memperjuangkan nasib Polhut Non PNS untuk diangkat, jadi CPNS atau minimal sebagai PPPK,” janjinya. (*)
