OPINI—Bagai buah simalakama, mungkin begitulah yang dirasakan oleh pembuat kebijakan hingga masyarakat saat ini. Memasuki dua tahun pandemi berbagai regulasi telah dikeluarkan, tetapi hasilnya nihil, tidak bisa memberikan solusi tuntas. Keadaan saat ini justru semakin memperjelas ketidakberpihakan sistem kapitalisme pada kesejahteraan rakyat.
Aturan SKB 4 Menteri terkait PTM 100% harus ditinjau kembali. Pandemi gelombang ketiga sudah di depan mata, ancaman virus covid varian omicron telah menjatuhkan banyak korban.
Learning loss membayangi para siswa, tetapi kesehatan dan keselamatan siswa tidak boleh diabaikan. Dilansir dari suara.com (18/01/2022) Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen disaat mulainya COVID-19 varian Omicron merebak di Indonesia.
Memang sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan mengurusi urusan rakyat. Pembelajaran tatap muka 100 % untuk mengatasi learning loss melahirkan masalah baru.
Bagai atap rumah yang bocor saat hujan, tentu akan sulit melakukan perbaikan saat turun hujan. Sepertinya begitu pola pikir pemangku kebijakan. Saat masalah hadir baru tergesa-gesa mencari solusi, saat hujan sudah reda lupa dengan atap yang bocor.
Permasalahan pada dasarnya tidak pernah diselesaikan atas dasar tanggung jawab sebagai pe-riayah (pengatur urusan) rakyat. Namun, hanya untuk menjawab berbagai desakan.
Mengatasi permasalahan pendidikan tak cukup dengan membuat kebijakan pada sektor pendidikan, tetapi harus ditopang dan saling berkolerasi dengan sektor lain seperti ekonomi, sosial, masyarakat dan politik. Tidak seperti saat ini, kebijakan pemerintah bersifat kontradiktif, sehingga antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya akan membingungkan rakyat.
Bagaimana mungkin mengatasi permasalahan sistemik dengan solusi cabang?
Hal yang seharusnya pertama kali dilakukan yaitu mengurai simpul besar permasalahan yang ada. Jika ditelisik lebih dalam berbagai permasalahan ini disebabkan oleh sistem kapitalisme dengan akidah sekularismenya.
Sekularisme mengkotak-kotakkan berbagai masalah dan menafikan pencipta sebagai sumber pemecahan masalah. Jelas tidak dapat menemukan solusi tuntas karena pemangku kebijakan menempuh cara masing-masing dalam penyelesaian masalah dari bidangnya. Terlebih lagi kurangnya koordinasi antar kementerian.
Pada sektor pendidikan untuk mengatasi penyebaran virus di sekolah dilakukan PJJ. Kemudian di sisi lain tempat wisata dibuka untuk mengatasi perekonomian yang sedang terguncang. Kebijakan PPKM untuk masalah kesehatan kemudian new normal dan PTM 100 % untuk mengatasi terjadinya learning loss.
Permasalahan pendidikan baik sebelum, saat dan setelah pandemi akan terus ada dengan skema yang berbeda sebab ditopang dari sektor lain yang juga rusak. Pembelajaran secara luring maupun daring tidak akan menjadi masalah jika negara menyiapkan sarana dan prasarana memadai di masa pandemi ini.
Pengadaan sarana prasarana membutuhkan biaya yang banyak, maka pentingnya sistem ekonomi yang tidak bergantung pada negara lain. Kebijakan terkait kurikulum dan tujuan pendidikan rupanya tanpa disadari mengarah pada liberalisme yang semata-mata mencetak para budak kapitalis.
Islam Sebagai Solusi
Dalam Islam, pendidikan, keamanan dan kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Akidah Islam dijadikan sebagai landasan, tujuan kurikulum hingga metode penerapan kurikulum. Kendatipun di musim pandemi, sistem pendidikan Islam memastikan belajar tetap berjalan meski tidak di sekolah. Pembelajaran pun berjalan optimal menggunakan metode dan teknis yang menyesuaikan.
Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian Islam dan dibekali dengan ilmu terapan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan, beban kurikulum lebih diutamakan untuk pembentukan sikap dan perilaku sesuai hukum syariah.
Di masa pandemi negara Islam akan menyediakan layanan terbaik dan prasarana memadai. Ditopang dari sistem ekonomi yang independen dan tidak bergantung pada negara lain.
Begitupun keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama, memberikan dukungan sehingga dapat saling bekerja sama agar siswa-siswi tidak mengalami learning loss dan aman dari virus.
Pembelajaran akan terlaksana secara kondusif, siswa-siswi memahami pelajaran dan penyebaran virus di klaster sekolah dapat diatasi. Sebagai sebuah ideologi (mabda) Islam seharusnya dijadikan pandangan hidup, bukan hanya pada ranah ibadah ritual tetapi mencakup setiap lini kehidupan. Penerapan syariat (aturan Islam) secara sempurna hanya bisa dilakukan oleh negara. Wallahualam. (*)
Penulis: Musdalifah (Mahasiswi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
