Indonesia Gabung BoP, Worth It Gak Sih?

OPINI—Donald Trump baru saja melakukan gebrakan baru dengan membentuk Board of Peace (BoP) yang kemudian mengajak negara-negara lain untuk ikut bergabung. BoP dibentuk untuk melakukan perdamaian internasional.

Namun, langkah ini terlihat agak rancu jika melihat rekam jejak Amerika Serikat yang pernah melakukan penyerangan bahkan penculikan presiden di Venezuela. Belum lagi penggunaan hak veto di forum PBB serta sikap yang dinilai membiarkan Palestina terus menderita.

Karena itu, patut dipertanyakan apakah benar tujuan pembentukan BoP adalah untuk menjalankan perdamaian atau ada tujuan lain di baliknya. Sejumlah pihak pun menyatakan pro dan kontra ketika Indonesia memutuskan memenuhi ajakan Trump tersebut.

Bergabungnya Indonesia dengan BoP memang perlu dikaji ulang. Setidaknya, sebagai generasi muda, penulis melihat beberapa pertimbangan.

Pertama, upaya perdamaian sebenarnya sudah lama digaungkan dalam berbagai forum internasional. Namun, pada kenyataannya Israel dinilai masih bisa bertindak tanpa mematuhi hukum internasional.

Amerika Serikat kerap dianggap menjadi pihak yang melindunginya. Karena itu muncul pertanyaan, bagaimana BoP yang dipimpin oleh presiden Amerika Serikat dapat benar-benar memberikan solusi.

Kedua, berbagai solusi seperti gencatan senjata sering kali diumumkan, tetapi di lapangan kekerasan masih terjadi. Serangan, penembakan, serta korban sipil di Gaza tetap dilaporkan.

Dilansir dari detikNews pada Februari 2026, Israel disebut masih melancarkan serangan ke Gaza di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Sebanyak 32 orang dilaporkan tewas, termasuk anak-anak. Peristiwa serupa disebut terus terjadi dengan jumlah korban yang terus bertambah.

Ketiga, pembentukan BoP disebut sebagai upaya menciptakan perdamaian. Namun Israel justru mendapat tempat sebagai anggota, sementara Palestina yang menjadi pihak terdampak konflik tidak menjadi anggota.

Meski dibentuk NCAG (National Committee for the Administration of Gaza), lembaga ini disebut beranggotakan orang-orang dari Tepi Barat yang dinilai lebih terbuka terhadap Israel.

Sejumlah hal tersebut membuat sebagian pihak menilai komitmen perdamaian Israel masih dipertanyakan. Karena itu, sebagian kalangan menilai umat Islam tidak seharusnya menaruh harapan pada mekanisme perdamaian yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak dominan.

Selain itu, muncul pandangan bahwa kejahatan dan penjajahan terhadap Palestina tidak dapat diselesaikan hanya melalui forum seperti BoP. Umat Islam yang jumlahnya besar dinilai perlu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sebagian pihak bahkan memandang bahwa bergabung dengan BoP—yang diprakarsai Amerika Serikat dan diikuti Israel—dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Oleh karena itu, muncul seruan agar umat Islam membangun kekuatan bersama untuk menghadapi dominasi politik, ekonomi, dan militer yang dianggap dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. (*)

Wallahu a’lam.