Beranda » Nasional » Alat Deteksi Tsunami Tak Berfungsi, Indonesia Jadi Sorotan
Alat Deteksi Tsunami Tak Berfungsi, Indonesia Jadi Sorotan
Para insinyur memuat alat deteksi tsunami buoy ke kapal Baruna Jaya I untuk uji coba sebelum dipasang di Ocean 241 km (150 miles) dari pelabuhan Merak di Banten, 10 April 2007. (Foto:dok/Reuters)
Nasional Tekno

Alat Deteksi Tsunami Tak Berfungsi, Indonesia Jadi Sorotan

TEKNO – Ada 22 alat pendeteksi tsunami (buoy) yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi, sehingga sistem peringatan dini tsunami di Indonesia tidak dilengkapi alat penting itu.

Gempa berkekuatan 7,4 SR yang disusul oleh tsunami menghantam Kabupaten Donggala dan Kota Palu di Sulawesi tengah, Jumat (28/9) pekan lalu, telah mengakibatkan lebih dari 1.407 orang meninggal.

Berbagai pihak menyoroti tidak berfungsinya alat deteksi tsunami (buoy) yang terpasang di lautan luas.

Sebanyak 22 buoy yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia tidak lagi berfungsi sejak 2012. Sebagian alat deteksi tsunami ini merupakan pemberian dari Jerman, Amerika Serikat, dan Malaysia. Buoy merupakan salah satu alat pendeteksi tsunami yang ada.

Alat deteksi yang dikelola Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu sedianya mendukung data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membuat peringatan dini tsunami.

Tanpa data buoy, yang mengukur level permukaan air laut sesaat seusai gempa, BMKG memperkirakan potensi tsunami berdasarkan metode pemodelan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BMKG Hary Tirto Djatmiko mengakui sistem peringatan dini tsunami belum bekerja optimal karena ada sejumlah alat deteksi tsunami yang perlu diperbaiki.

Dia menambahkan BMKG bukanlah instansi yang memasang alat deteksi tsunami di laut. Lembaga tersebut hanya memanfaatkan data yang diperoleh dari alat deteksi tsunami.

Hary menjelaskan ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk menentukan apakah akan terjadi tsunami atau tidak sehabis gempa besar terjadi.

“Syaratnya apa?. Satu, terjadi gempa di laut dan atau di darat yang relatif dekat dengan laut. Kedua, kekuatan gempanya atau magnitudonya lebih besar sama dengan 7. Ketiga, kedalamannya dangkal, kurang dari sama dengan 60 kilometer. Keempat, jenis patahannya naik,” papar Hary.

Kalau keempat syarat tersebut dipenuhi, lanjut Hary, alat deteksi tsunami langsung bekerja dan mengeluarkan sinyal berpotensi tsunami.

BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami 1 untuk memetakan daerah-daerah mana yang akan terkena tsunami.

Lebih lanjut Hary mengungkapkan kalau statusnya waspada, masyarakat yang tinggal di pantai harus menjauhi daerah pesisir. Status waspada tsunami ditetapkan kalau gelombangnya kurang dari setengah meter.

Bila statusnya siaga, gelombang tsunami setinggi 0,5-3 meter, masyarakat yang berada di bibir pantai harus menjauh dan evakuasi.

Kalau statusnya awas, maka masyarakat harus menjauhi pantai dan mengevakuasi secara menyeluruh atau ke tempat tinggi.

Kalau BMKG mengeluarkan peringatan dini pertama dengan status siaga, maka pemerintah daerah yang berhak menekan tombol sirene agar masyarakat evakuasi.

Begitu ada data observasi, menurut Hary, maka BMKG mengeluarkan peringatan dini kedua. Artinya, bisa saja status waspada meningkat menjadi siaga atau siaga naik menjadi awas.

Hary menekankan buoy diletakkan di lautan luas atau samudera tapi kalau di laut biasa alat deteksi tsunami berupa tie kits. Jika buoy ditaruh di tengah laut, namun tie kits ditaruh di pantai.

Ketika gempa yang diikuti tsunami terjadi di Sulawesi Tengah, Menurut Hary, BMKG hanya menangkap adanya potensi tsunami di Mamuju yang jaraknya sangat jauh, sekitar 237 kilometer dari Palu. Sedangkan tie kits di daerah lain tidak berfungsi.

Dia menambahkan BMKG sedang melakukan survei di lapangan untuk memastikan seberapa tingginya tsunami, menit ke berapa, sejauh mana.

Hary juga menjelaskan sejak 2012, lembaganya tidak menerima data dari buoy yang berada di lautan luas.

BMKG telah mengidentifikasi 18 ribu skenario tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Ketika terjadi gempa, Stasiun Geofisika merekam getaran bumi, 170 sensor yang terpasang di daratan, mengirimkan datanya ke Pusat Gempa Nasional di Jakarta, untuk mengetahui kekuatan dan pusat gempa.

Pada waktu yang sama, tujuh stasiun sistem pemosisian global (GPS) di pesisir Sumatera bagian barat, dan Jawa bagian selatan, mengukur data pergeseran permukaan bumi yang disebabkan gempa. Dengan bantuan satelit navigasi, data itu terkirim dengan akurat.

Data yang sudah terekam akan dielaborasi dengan pembanding skenario yang dihitung sebelumnya, dari sini peringatan dini tsunami bisa diputuskan dalam hitungan detik Di dasar laut.

Terdapat alat pengukur tekanan gelombang laut yang dapat mendeteksi secara cepat dan langsung dilaporkan ke buoy yang berada di atas permukaan laut.

Tinggi gelombang yang akan terhempas menuju pesisir secara akurat dapat dilaporkan buoy. Data aktual itu diterima satelit, alarm peringatan dini sudah bisa diaktifkan.

Peneliti Utama Geoteknologi di Lembaga Ilmu Pengetahui Indonesia (LIPI), Danny Hilman Natawijaya, mengakui sistem peringatan tsunami di Indonesia belum maksimal.

Danny juga mengatakan sejumlah pakar sebelumnya telah bertemu dengan pemerintah untuk memaparkan prediksi gempa besar terutama di Sulawesi Tengah akibat gerakan sesar Palu Koro.

Namun dia tidak mengetahui apakah hasil kajian tersebut sudah atau belum ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mendidik masyarakat atau membuat jalur evakuasi dan prosedur menghadapi tsunami.

Pemerintah saat ini tambahnya harus segera melakukan sosialisasi secara masif, berkelanjutan dan menyeluruh kepada masyarakat tentang mitigasi bencana.

Selain itu pemerintah juga harus mulai memberlakukan konstruksi tahan gempa.

“Karena, sampai sekarang peraturan pembangunan rumah penduduk di Indonesia tidak terkena aturan harus tahan gempa. Jadi, harus kesadaran sendiri kan susah juga,” ujar Danny.

Sementara itu, anggota DPR Totok Daryanto menyayangkan tidak efektifnya sistem peringatan dini tsunami, seperti tidak berfungsinya 22 buoy yang terpasang di berbagai wilayah Indonesia. Lembaganya, lanjut Totok, akan mempertanyakan persoalan ini kepada pemerintah.

Padahal tambahnya alokasi biaya perawatan alat pendeteksi tsunami tersebut ada. Untuk itu tambahnya perlu ada investigasi mengenai hal ini.

“Perlu diinvestigasi jadi dimana letak kesalahannya , bagaimana penggunaan anggaran itu selama ini,” kata Totok.

Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT pernah menyatakan total anggaran yang perlu disiapkan pemerintah adalah 30 miliar rupiah per empat unit buoy.

Jika pada awalnya, Indonesia memiliki 22 buoy, setidaknya butuh dana 165 miliar rupiah untuk merawatnya. BPPT merupakan lembaga yang melakukan pengadaan dan perawatan buoy.

Dalam laporan BPPT 2017, anggaran pelaksanaa program BPPT sebesar1,4 trilliun rupiah. [VOA/shar]