OPINI – Dampak dari virus Corona atau biasa disebut covid-19 ini nampaknya telah berimbas pada semua sektor termasuk ekonomi.

Indonesia yang pertumbuhan ekonominya sebelum pandemi saja sudah merosot ditambah dengan pandemi ini, yang membuat defisit APBN semakin melebar karena banyaknya pengeluaran dan minimnya pemasukan negara.

Dari data Bloomberg Economics, angka pertumbuhan ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, akan minus di tahun 2020.

Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU). Keputusan ini diambil mayoritas fraksi di DPR (detik.com, 13/5/2020).

Setelah pengesahan Perppu corona ini, pemerintah memiliki wewenang lebih besar (tanpa perlu restu DPR) untuk mencari ‘jalan keluar’ atas problem defisit anggaran (APBN).

Pemerintah tentunya akan membutuhkan banyak dana untuk menanggulangi dampak Pandemi Corona dan melindungi sektor perekonomian nasional.

Maka dari itu, pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya pemerintah telah menaikkan APBN menjadi 5,07% pada bulan April yang lalu dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 (detik.com,13/5/2020).

Dilansir dari detik.com (28/5/2020), defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp990,1 triliun.

Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh, pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp420,8 triliun hingga 20 Mei 2020.

Nantinya, total utang senilai Rp990,1 triliun ini akan dilakukan penerbitan SUN secara keseluruhan baik melalui lelang, ritel, maupun private placement, dalam dan atau luar negeri.

Kapitalisme Ancaman Nyata

Negara Barat sebagai pelopor kapitalisme telah mendirikan beberapa lembaga internasional untuk mengontrol kegiatan ekonomi di hampir seluruh negara. Lembaga tersebut seperti International Moneter Internasional (IMF), Bank for International Settlements (BIS), World Trade Organization (WTO) dan lainnya.

Kapitalisme menjadikan sistem ekonomi non riil, bunga, pajak dan utang sebagai pilar-pilar ekonomi. Sektor non-rill dijadikan investasi secara tidak langsung berupa saham yang ada di pasar modal, tujuan utamanya untuk memperoleh laba dalam bentuk capital gain yang besar secara cepat karena adanya lonjakan harga saham yang telah dibeli.

Kemudian bunga bank yang berkembang sektor non-rill, bursa efek dan perangkat pendukung lainnya, adalah faktor utama munculnya krisis finansial, karena bunga menyebabkan keputasan investasi tidak berkaitan langsung dengan sektor rill, baik barang maupun jasa.

Pertumbuhan uang akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor rillmaka akan meyebabkan inflasi karena daya beli uang selalu menurun.

Adapun pajak merupakan sumber pemasukan utama negara yang berfungsi sebagai regulator untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.

Jika negara memiliki utang maka pungutan pajak akan menjadi opsi untuk menutupinya, maka tidak heran jika obyek pajak atau subyek pajak akan selalu bertambah.

Pilar terakhir adalah dengan utang yang digunakan negara-negara kapitalis sebagai alat penjajah dengan kedok membantu serta membangun perekonomian negara-negara bekas jajahannya.

Tingkat utang pemerintah yang tinggi yang didanai oleh utang luar negeri dapat menurunkan pengaruh politis negara dalam percaturan global, pihak asing dapat mendikte sebuah negara melalui syarat-syarat yang akan mereka ajukan dalam memberikan utang.

Namun, baik jalan yang ditempuh itu berupa utang asing baru maupun penerbitan surat utang negara, Kebijakan keduanya memiliki dampak buruk dan berbahaya bagi fundamental ekonomi maupun kemandirian suatu bangsa.

Dalam paradigma kapitalisme tak ada yang gratis, sistem utang dalam kapitalis yang juga menerapkan riba, maka dari itu jika terus menerus menumpuk utang dengan beban bunga yang tinggi maupun rendah maka akan menjerumuskan negara dalam jebakan utang riba (debt trap). Kedaulatan negara pun tentu saja akan terancam.

Melihat kebobrokan sistem kapitalisme yang sejak awal sudah rusak, maka sudah sepantasnya sistem kapitalisme ini dicampakkan dan ‘meng-install’ sistem yang memberikan solusi yang benar terhadap persoalan ekonomi maupun persoalan lainnya.

Islam Mampu Mengatasi Defisit

Islam adalah mabda atau ideologi yang memilki seperangkat peraturan dalam pengurusan umat, baik itu pada masa pandemi atau dalam keadaan normal. Sungguh terbukti peran pemerintahan Islam (Khilafah) sebagai junnah.

Krisis ekonomi bisa terjadi disemua negara, namun hal yang menjadi pembeda antara Khiafah dan kapitalisme adalah bagaimana cara sistem itu menyelesaikan permasalahan, apakah solusi yang diberikan sudah menyeluruh atau sekedar tambal sulam saja?

Pada masa Kekhilafahan Umar ra. krisis ekonomi pernah terjadi dan disebut sebagai tahun kelabu, maka beliau mengambil sousi yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini langkah-langkah strategi yang beliau ambil:

Pertama, Khalifah Umar ra. akan mencontohkan gaya hidup sederhana dan berhemat, bahkan lebih kekurangan dibandingkan masyarakatnya, hingga warna kulitnya berubah.

Diriwayatkan dari Iyadh bin Khalifah, ia berkata, “Saya melihat Umar pada tahun kelabu berkulit kelam. Ia tadinya adalah orang Arab yang selalu makan mentega dan susu. Saat rakyatnya tertimpa paceklik, Khalifah Umar mengharamkan keduanya.

Ia pun makan dengan minyak hingga warna kulitnya berubah, lapar dan haus.”

Hal tersebut dilakukan agar beliau dapat merasakan bagaimana kesulitan atau penderitaan masyarakatnya sehingga segera mengeluarkan kebijakan dan solusi yang tentu saja cepat, tepat, dan komprehensif.

Kedua, membuka posko-posko bantuan. Beliau menugaskan para pekerja untuk membagikan makanan serta pakaian kepada masyarakat, tak hanya itu beberapa orang ditugaskan pergi keberbagai penjuru Madinah untuk melihat kondisi rakyat.

Dar ad-Daqiq adalah lembaga perekonomian pada saat itu, yang diberi tugas untuk membagikan tepung, mentega, kurma dan anggur bagi orang-orang yang datang ke Madinah.

Ketiga, jika pemerintah pusat sudah tidak mampu atau keuangan Baitul Mal sudah tidak mencukupi maka Khalifah segera mengirim surat untuk meminta bantuan ke wilayah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya serta mampu memberi bantuan.

Keempat, dengan penuh ketakwaan dan keimanan Khalifah Umar ra. mengajak masyarakatnya untuk segera bertaubat beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang pada masa bencana dengan berkata;

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah pada diri kalian dan dalam masalah kalian yang tidak tampak dari manusia. Saya tertimpa musibah karena kalian. Kalian juga tertimpa musibah karena saya.

Saya tidak tahu apakah kemurkaan tiba karena saya, bukan karena kalian ataukah karena kalian, dan bukan karena saya ataukah karena kita semua.

KemariIah, kita berdoa memohon kepada Allah agar berkenan memperbaiki hati kita, merahmati kita dan melenyapkan kemarau (bencana) dari kita.”

Kelima, menghentikan sementara hukuman bagi pencuri karena pada saat terjadi bencana orang yang mencuri dan memakan barang milik orang lain karena sangat lapar, dan demi menyambung hidup bukan bermaksud mencuri.

Hal ini bukan berarti mengabaikan hukumannya namun karena syarat-syarat pemberlakuan hukum untuk pencuri tidak terpenuhi.

Sudah sangat jelas bahwa Khilafah mampu mengatasi krisis ekonomi dengan cara yang cepat, tepat, dan komprehensif. sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme yang sejak awal memang sudahlah rusak. (*)

Penulis: Fajrianti Halik (Mahasiswi, Aktivis Muslimah)