DPP BAIN HAM RI melalui Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, mendesak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang mengakibatkan warga mengalami kerugian.

MAKASSAR – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Desa Punagaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Sulsel, diduga sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya sumur usaha warga dan airnya tidak dapat digunakan lagi.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Peri Herianto, SH, pencemaran lingkungan tersebut mengakibatkan warga atas nama Kawali dirugikan. Pasalnya, air sumur usaha yang selama ini digunakan terhenti sejak 2017 sampai 2020.

Lebih lanjut DPP BAIN HAM RI melalui Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, mendesak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang mengakibatkan warga mengalami kerugian.

“Pencemaran lingkungan sesuai laporan analisis yang dikeluarkan oleh PT.Sucofindo, 18 maret 2019, sehingga cukup kuat adanya pencemaran dengan beberapa bukti yang kami terima dari Warga di Kantor Pusat BAIN HAM RI,” ungkap Peri Herianto SH, Rabu (22/7/2020).

Lebih lanjut Peri menuturkan, bahwa Berdasarkan UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga Advokasi, Investigasi dan Hak Asasi Manusia, BAIN HAM RI akan membangun jaringan dengan aktivis lingkungan dan organisasi yang bergerak pada lingkungan untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini, apabila PT. PLN (Persero) Punagayya Jeneponto tidak bertanggung jawab. (*/464Ys)