SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Mahyuddin Resmi Jabat Kepala Distaru Makassar, Ini Tantangan Penataan Ruang Kota • HMI Luwu Utara Desak DPR RI Transparan Soal Reses, Sampaikan Empat Tuntutan untuk Luwu Raya • Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO, Pemkab Toraja Utara Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor • Sosiolog Unhas: Minimnya Kehadiran Anggota DPR RI di Luwu Raya Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi • Tinggalkan Distaru, Fuad Azis Kini Pimpin Dinas PU Makassar, Siap Kawal Pembangunan Infrastruktur • Kejar Mimpi Talks Makassar Gandeng SAKTI LeDHaK Unhas, Dorong Generasi Muda Melek Finansial dan Siap Berkarier •
Makassar

Diduga Cemari Sumur Warga, BAIN HAM RI Desak PLN UPK Punagaya Bertanggung Jawab

747
×

Diduga Cemari Sumur Warga, BAIN HAM RI Desak PLN UPK Punagaya Bertanggung Jawab

Sebarkan artikel ini
Diduga Cemari Sumur Warga BAIN HAM RI Desak PLN UPK Punagaya Bertanggung Jawab
DPP BAIN HAM RI melalui Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, mendesak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang mengakibatkan warga mengalami kerugian.

MAKASSAR – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Desa Punagaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Sulsel, diduga sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya sumur usaha warga dan airnya tidak dapat digunakan lagi.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI), Peri Herianto, SH, pencemaran lingkungan tersebut mengakibatkan warga atas nama Kawali dirugikan. Pasalnya, air sumur usaha yang selama ini digunakan terhenti sejak 2017 sampai 2020.

Lebih lanjut DPP BAIN HAM RI melalui Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, mendesak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Punagaya yang berada di Kabupaten Jeneponto, untuk bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang mengakibatkan warga mengalami kerugian.

“Pencemaran lingkungan sesuai laporan analisis yang dikeluarkan oleh PT.Sucofindo, 18 maret 2019, sehingga cukup kuat adanya pencemaran dengan beberapa bukti yang kami terima dari Warga di Kantor Pusat BAIN HAM RI,” ungkap Peri Herianto SH, Rabu (22/7/2020).

Lebih lanjut Peri menuturkan, bahwa Berdasarkan UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga Advokasi, Investigasi dan Hak Asasi Manusia, BAIN HAM RI akan membangun jaringan dengan aktivis lingkungan dan organisasi yang bergerak pada lingkungan untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini, apabila PT. PLN (Persero) Punagayya Jeneponto tidak bertanggung jawab. (*/464Ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com