OPINI – Kasus covid-19 belum berhenti sampai hari ini, bahkan dalam pemberitaan jumlah kasus covid-19 semakin meningkat, sejumlah wilayah berubah menjadi zona merah.

Ditengah problematika memperhatikan tersebut, perlu mengamati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani masalah covid19 ini.

Masalahnya, secara ekonomi baik mikro maupun makro, kehadiran Covid-19 sangat membuat perekonomian menjadi bermasalah, lesuh dan menurun pertumbuhannya.

Sehingga secepatnya masalah ini harus ditangani dengan baik dan benar, efisien dan efektif. Karena baik individu maupun masyarakat sangat dirugikan.

Saat ini Indonesia dihadapkan pilihan serius, memilih tetap sosial distancing atau Lockdown seperti negara Italia dan negara lainnya.

Mengingat social distancing sejauh ini belum membuahkan hasil yang baik melihat kasus Covid-19 semakin meningkat.

Achmad Yurianto menyampaikan, tercatatat sampai dengan 1 April 2020, kasus postif Covid-19 secara keseluruhan di Indonesia mencapai 1.677, dimana 157 orang telah dinyatakan meninggal dunia.

Kegagalan itu dapat kita lihat sumbernya dari beberapa masalah, pertama tentang respon masyarakat terhadap penerapan kebijakan social distancing yang terkesan abai.

Kedua, layanan publik secara kualitas dan kuantitas yang belum terpenuhi dengan baik, hal itu pun telah disampaikan oleh Ombudsman.

Ketiga, masih banyak korporasi tidak melihat Covid-19 sebagai masalah bersama yang mengganggu tatanan kehidupan bersama, tapi melihat dari sudut pandang ekonomi.

Sehingga banyak rumah sakit yang menolak membantu masyarakat, baik yang ingin melakukan pemeriksaan maupun butuh perawatan.

Kasusnya dapat dilihat tersebar dibeberapa media tentang penolakan pihak rumah sakit karena alasan biaya, salah satunya kasus RS Mitra Keluarga di Bekasi, menjadikan Covid-19 sebagai peluang bisnis bukanlah perilaku kemanusiaan.

Selain itu, masih banyak korporasi yang menolak meliburkan karyawannya dalam rangka dukungan kebijakan social distancing pemerintah atau setidaknya mengurangi jam kerja.

Masyarakat tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan social distancing mengakibatkan Indonesia harus dihadapkan pada pilihan alternatif lainnya, yaitu Lockdown.

Walaupun secara fakta lapangan belum dalam dibuktikan kelemahannya karena belum diterapkan, akan tetapi melahirkan problema yang harus diselesaikan, menurut saya.

Pilihan melakukan lockdown bisa dikatakan tepat, mengingat jumlah kasus Covid-19 tidak kunjung membaik, Indonesia dapat dikatakan terparah kena dampaknya terhitung dari waktu virus Covid-19 mulai berkunjung dan bertamasya di Indonesia.

Disisi lain, masyarakat ekonomi taraf rendah seperti ojol, sopir truk, pedangang asongan, pemulung, dan lain sebagainya menjadi masalah, terkait bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sehari-hari terpenuhi ketika mereka bekerja.

Dihadapkan dua pilihan tersebut seolah mereka dihadapkan pada dua pilihan, mati karena Corona atau mati karena kelaparan.

Tentunya mengundang penolakan sejumlah pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut.

Artinya, ketika Indonesia memilih kebijakan Lockdown, pemerintah harus siap mendistribusikan makanan kepada masyarakat, menyediakan tenaga medis disekitar area lockdown.

Termasuk memperbaiki layanan akses informasi dan layanan publik lainnya yang mendukung penerapan kebijakan Lockdown tersebut. Dan tentu ini memerlukan biaya tidak sedikit untuk memenuhinya.

Kedua sisi inilah yang membuat dilema bagi Indonesia itu sendiri, antara tetap pada Social distancing atau merubah haluan dan menerapkan sistem Lockdown demi menghentikan pergerakan Covid-19. (*)

Penulis: Rahmat (Kader PMII Makassar / Waketum HMJ EI UINAM)