Tamzil: Menanam Pohon dapat Mencegah Polusi dan Bencana Longsor
Ir H Muhammad Tamzil MP IPU, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. (foto: dok)

MAKASSAR – Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Selatan kembali mencetak prestasi di tahun 2019 ini.

Setelah memperjuangkan hak paten Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Enrekang, Luwu, Wajo, Barru, Luwu Utara dan Maros telah mendapat persetujuan Mentri LHK sesuai SK.

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Muhammad Tamzil mengatakan Pemprov Sulsel telah mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan RI atas penguasaan tanah dalm kawasan hutan.

“Setelah kita terbitkan Surat Gubernur terkait surat penguasaan, kementerian pun ikut meresponnya,” ujar Tamzil.

Dukungan Kementrian Kehutanan itu ditandai dengan tebitnya SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.213/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH).

Menurut Tamzil, Ini merupakan suatu langkah positif atas arahan Gubernur Sulsel, untuk segera menyelesaikan konflik teritorial penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.

“Sebagai informasi Luas Kawasan Hutan sesuai rekomendasi Bapak Gubernur yang diusulkan seluas kurang lebih 34.042,25 Ha dan di setujui Mentri LHK seluas 31.315,80 Ha, Persetujuan Pola Penyelesaian PTKH diarahkan ke pengelolaan Perhutanan Sosial seluas 3.899,19 dan menjadi areal penggunaan lain seluas 27.416,61 Ha,” kata Tamzil.

Ia menjelaskan penguasaan hutan sngat penting, agar tidak diserobot dan dijadikan lahan produksi bagi oknum yang bermukim dikawasan hutan.

Selanjutnya Tamzil menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pasca pelimpahan kewenangan bidang Kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi sejak berlakunya UU 23 Tahun 2014 dan sejak Tahun 2017 langkah awal yg dibenahi adalah penyempurnaan organisasi.

“Alhamdulillah untuk mengurus kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi seluas kurang lebih 1,8 Juta Ha telah terbentuk UPTD KPH sebanyak 16 Unit, CDK 8 Unit dan BSPTH 1 Unit dengan jumlah pegawai sekitar 995 orang,” ujarnya.

Ia pun menambahkan pembenahan terus dilakukan terkait penyerahan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen yang sampai saat ini belum selesai.

“Kalau pemenuhan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan puas akan kinerja pemerintah, apanya lagi yang dipertanyakan, semua sektor harus berpikir kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat seluruhnya, ini menjadi pesan terdalam bagi kami Rimbawan untuk terus melakukan kerja nyata dan inovasi dalam pengelolaan hutan,” sebut Tamzil.

Ia berharap hilirisasi produk sektor kehutanan sudah termasuk dalam rencana tersebut, langkah selanjutnya mempromosikan dan membrand serta mendokumentasikan setiap kegiatan. [*]