Hardiknas dan Wacana Penghapusan Jurusan Tak Relevan: Pendidikan untuk Siapa?

OPINI—Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini diwarnai dengan wacana yang cukup kontroversial: rencana penghapusan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Wacana ini muncul dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bagian dari upaya menyesuaikan pendidikan tinggi dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional. (detikcom)

Di satu sisi, gagasan ini tampak rasional. Data menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, lulusan bidang keguruan mencapai ratusan ribu setiap tahun, sementara kebutuhan riil jauh lebih kecil. (detikcom)

Hal ini memperkuat argumen bahwa pendidikan tinggi perlu “lebih relevan” agar tidak menghasilkan pengangguran terdidik.

Namun, di sisi lain, wacana ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendidikan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan industri?

Fakta dan Dinamika Wacana

Wacana penghapusan jurusan ini tidak berdiri tanpa kritik. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa dan harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap tren industri. (detikcom)

Lebih jauh, DPR juga menyoroti bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi secara pasti arah perkembangan industri di masa depan. (detikcom) Bahkan, jurusan yang dianggap tidak relevan di dalam negeri bisa jadi justru dibutuhkan di tingkat global. (detikcom)

Fakta lain yang tidak kalah penting adalah bahwa persoalan mismatch antara lulusan dan dunia kerja bukan semata akibat keberadaan jurusan, melainkan masalah sistemik—mulai dari kurikulum yang tertinggal, lemahnya kolaborasi kampus-industri, hingga struktur ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja. (detiknews)

Dengan demikian, menyederhanakan masalah pendidikan menjadi sekadar “relevan atau tidak relevan dengan industri” adalah reduksi yang berbahaya.

Analisis Kritis: Bahaya Komersialisasi Pendidikan

Wacana ini mengindikasikan pergeseran paradigma pendidikan dari human development menjadi market driven system. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya, melainkan sebagai alat produksi tenaga kerja.

Jika logika ini terus didorong, maka pendidikan akan mengalami beberapa distorsi serius:

Pertama, penyempitan makna ilmu. Ilmu pengetahuan akan diukur hanya dari nilai ekonominya. Bidang-bidang seperti humaniora, filsafat, atau ilmu dasar berpotensi tersingkir karena dianggap “tidak produktif”.

Kedua, hilangnya otonomi akademik. Ketika negara dan industri menentukan jurusan mana yang “layak hidup”, maka kampus kehilangan perannya sebagai pusat kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu.

Ketiga, ketergantungan pada kebutuhan industri jangka pendek. Industri bersifat dinamis dan fluktuatif. Menjadikannya sebagai satu-satunya acuan akan membuat pendidikan selalu tertinggal dan reaktif.

Keempat, komersialisasi pendidikan. Perguruan tinggi akan terdorong membuka atau menutup prodi berdasarkan nilai pasar, bukan kebutuhan ilmu dan peradaban. Pendidikan pun berubah menjadi komoditas.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa banyak inovasi besar justru lahir dari bidang yang awalnya dianggap “tidak relevan”. Jika pada masa lalu pendidikan hanya mengikuti kebutuhan industri, mungkin kita tidak akan memiliki banyak penemuan fundamental hari ini.

Solusi Komprehensif: Menata, Bukan Menutup

Alih-alih menutup jurusan, solusi yang lebih tepat adalah pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh:

Revitalisasi kurikulum berbasis ilmu dan realitas. Kurikulum perlu diperbarui secara berkala dengan pendekatan interdisipliner, tanpa menghilangkan akar keilmuan.

Penguatan ekosistem industri nasional. Masalah utama bukan pada jurusan, tetapi pada lemahnya daya serap industri. Negara harus membangun ekosistem ekonomi yang mampu menyerap berbagai disiplin ilmu.

Fleksibilitas pendidikan tinggi. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk mengambil lintas disiplin, sehingga tidak terjebak pada satu spesialisasi sempit.

Kolaborasi kampus–industri yang sehat. Kerja sama harus bersifat simbiotik, bukan subordinatif. Kampus tetap menjadi pusat ilmu, bukan sekadar “pabrik tenaga kerja”.

Solusi dalam Perspektif Sistem Islam

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah komoditas ekonomi, melainkan hak dasar setiap individu dan tanggung jawab negara. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkepribadian Islam (syakhshiyyah Islamiyyah), sekaligus menguasai ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat.

Beberapa prinsip penting dalam sistem pendidikan Islam: pendidikan berbasis akidah, bukan pasar. Arah pendidikan ditentukan oleh nilai kebenaran, bukan kebutuhan industri. Ilmu dipandang sebagai sarana ibadah dan peradaban.

Negara sebagai penanggung jawab utama. Negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis dan merata, tanpa orientasi komersial.

Integrasi ilmu dan kehidupan. Tidak ada dikotomi antara ilmu “relevan” dan “tidak relevan”. Semua ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dipelajari dan dikembangkan.

Pembangunan ekonomi yang menyerap ilmu. Negara membangun industri strategis yang mampu menyerap berbagai disiplin ilmu, bukan justru menyesuaikan pendidikan agar tunduk pada industri.

Dengan paradigma ini, pendidikan tidak akan menjadi alat industri, melainkan justru menjadi motor penggerak peradaban.

Penutup

Momentum Hardiknas seharusnya menjadi refleksi mendalam: pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Wacana penghapusan jurusan tak relevan memang lahir dari kegelisahan nyata, tetapi solusi yang ditawarkan berpotensi keliru arah. Yang dibutuhkan bukan eliminasi, melainkan transformasi menyeluruh.

Jika pendidikan terus diarahkan untuk melayani pasar, maka kita tidak sedang membangun bangsa—kita hanya sedang menyiapkan buruh bagi sistem ekonomi global. Sudah saatnya kita bertanya: apakah pendidikan kita ingin melahirkan manusia merdeka, atau sekadar tenaga kerja yang “relevan”?. (*)