Beranda » Maros » HIPPMI Maros Desak Pemerintah, Usut Pelanggaran Limbah PT Indomakmur
HIPPMI Maros Desak Pemerintah, Usut Pelanggaran Limbah PT Indomakmur
Aksi Unjuk rasa Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros.
Maros

HIPPMI Maros Desak Pemerintah, Usut Pelanggaran Limbah PT Indomakmur

MAROS – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros mendesak pemerintah mencabut izin usaha PT Indomakmur Agar Agar. Mareka meduga ada dugaan melanggar UU 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak tepat.

Hal itu dikemukakan Syaifullah AM dalam orasi ilmiahnya saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros, Senin (2/9/2019) siang.

“Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk menutup izin usaha PT Indomakmur. Karena pelanggaran itu, para petani setempat mengalami gagal panen yang diakibatkan limbah perusahan tersebut,” kata Syaifullah.

Sebelumnya HIPPMI Maros Komisariat Tanralili pernah melakukan aksi unjuk rasa, meminta PT Indomakmur agar melengkapi administrasinya terkait dokumen Amdal.

“Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan, dan bahkan perusahan tersebut tetap melakukan produksi,” ungkapnya.

Mahasiswa meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengusut indikasi dugaan pelanggaran di PT Indomakmur yang berada di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili Maros tersebut.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami meminta Kapala Dinas Lingkungan Hidup Maros dicopot dari jabatannya,” tegasnya.

Dikatakan, berdasarkan UU 32 tahun 2009 mulai Bab 17 pasal 97 sampai 120 sangat jelas ketentuan pidananya.

“Jadi kami juga meminta klarifikasi DLH Maros, apakah PT Indomakmur ada pelanggaran atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa menduga PT Indomakmur juga tidak menjalani SOP perusahaan dengan adil. Ini terbukti adanya pengaduan eks karyawan PT Indomakmur Agar Agar yang di PKH secara sepihak oleh perusahaan.

HIPPMI Desak DLH Maros, Usut Pelanggaran Limbah PT Indomakmur

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros, Frans Johan yang menemui mahasiswa mengakui, jika PT Indomakmur telah melanggar ketentuan UU 32 2009.

Dijelaskan, ketika PT Indomakmur akan dibuka, dokumen yang mereka miliki hanyalah UKL dan UPL dengan luas lahan 2 hektar lebih.

Namun hingga saat ini yang persyaratkan dokumen Amdal belum dipenuhi oleh PT Indomakmur Agar Agar.

“Tindakan kami hanya sebatas administratif, karena kami tidak punya tenaga yang bisa melakukan proses hukum,” ungkapnya

Jadi akan segera berkoordinasi dengan Polres Maros yang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

HIPPMI Desak DLH Maros, Usut Pelanggaran Limbah PT Indomakmur

Dalam waktu dekat ini, kata Frans, akan berkoordinasi dengan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Berdasarkan surat yang kami kirim, teman-teman di Gakkum KLHK baru akan turun nanti tanggal 9 September 2019 untuk kawasan Indonesia Timur”

Lebih jauh Frans, mengungkap, sebenarnya pihak pernah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Maros.

“Disitu ditegaskan, kami akan tempuh tindakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan lingkungan hidup oleh PT Indomakmur,” tegas Frans.

Para mahasiswa kemudian melanjutkan unjuk rasa di gedung DPRD Maros dengan pengawalan ketat jajaran Polres Maros dan Satpol Pamong Praja Maros.

Enam perwakilan mahasiswa terima oleh HA Patarai Amir Pimpinan Sementara Ketua DPRD Maros periode 2019-2024.

“Insya Allah Rabu (4/9) kami akan diskusikan masalah ini. Kami juga akan melakukan pertemuan dengan pihak pemkab maros terkait permasalahan di PT Indomakmur,” ucap Patarai Amir di Ruang Rapat Komisi II. (shar)